{"id":22420,"date":"2015-12-31T17:03:05","date_gmt":"2015-12-31T10:03:05","guid":{"rendered":"http:\/\/sumsel.buanaindonesia.com\/?p=22420"},"modified":"2015-12-31T17:03:05","modified_gmt":"2015-12-31T10:03:05","slug":"agung-laksono-mulai-1-januari-golkar-kosong-kekuasaan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/agung-laksono-mulai-1-januari-golkar-kosong-kekuasaan\/","title":{"rendered":"Agung Laksono: Mulai 1 Januari, Golkar Kosong Kekuasaan"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Buanaindonesia.com- Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menegaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tidak menyebutkan adanya pengesahan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.<\/strong><\/p>\n

\n

\"Ketua<\/a>
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono. Foto : Internet<\/figcaption><\/figure>\n

“Yang tertulis adalah pencabutan SK tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol,” kata Agung seperti yang dilansir dilaman Tempo,<\/em><\/strong> Kamis, 31 Desember 2015.
\nDengan adanya SK pencabutan itu, menurut dia, Partai Golkar akan mengalami kekosongan kepemimpinan mulai 1 Januari 2016.<\/p>\n

\n“Kepengurusan hasil Munas Ancol dicabut, Kepengurusan hasil Munas Bali sudah ditolak pengesahannya. Kepengurusan hasil Munas Riau habis masa baktinya. Secara hukum, besok, Partai Golkar tidak memiliki kepengurusan,” ujar Agung.<\/p>\n

\nAgung mengungkapkan, berdasarkan keputusan dalam Munas Riau pada 2009 lalu, memang tidak disebutkan tanggal berakhirnya kepengurusan Partai Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakrie itu.<\/p>\n

\n“Kalau berdasarkan masa baktinya, Oktober 2015 selesai. Tapi kami tidak mau ada keributan,” tutur Agung.<\/p>\n

\nAgung pun menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang belum berakhir masa baktinya.<\/p>\n

\n“Dalam rangka menjaga eksistensi Partai Golkar, terutama untuk menjamin legitimasi proses pengambilan keputusan, kami meminta MPG segera melakukan persidangan dan mengambil keputusan yang menjadi landasan kedua kubu,” ujarnya.<\/p>\n

\nPagi tadi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengirimkan SK pencabutan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono ke kantor DPP Partai Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, mengaku telah menerima surat tersebut.<\/p>\n

\nNurdin berujar, SK pencabutan tersebut berlaku per tanggal 30 Desember 2015. Menurut dia, SK itu diterima oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal, Idris Marham.<\/p>\n

\n“SK itu diserahkan oleh seorang staf Menteri Hukum dan HAM di Kantor DPP Partai Golkar tadi pagi sekitar pukul 07.30,” tutur Nurdin. (Ward)<\/strong><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>