PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Ketua majelis Kamaluddin dalam amar putusannya mengatakan telah cermat dan sudah memenuhi unsur-unsur yang diatur di \u00a0Kitab Undang-undang Ac\u00e0ra Pidana<\/strong>\u00a0 (KUHAP)<\/strong><\/p>\n “Maka keberatan (esepsi)<\/em> dari penasehat hukum terdakwa dinyatakan ditolak dan sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan para saksi,”ujar Kamaluddin saat membacakan amar putusan sela di pengadilan negeri palembang kamis 4 Februari 2016<\/p>\n Menurut majelis Hakim, syarat formil dakwaan unsur-unsurnya \u00a0terpenuhi, sidang tetap dikanjutkan.\u00a0\u00a0Ketua majelis menanyakan kepada jaksa penuntut umum, \u00a0(JPU) tentang saksi yang belum bisa dihadirkan<\/p>\n “Maka sidang ditunda hingga pekan depan. Terang ketua majelis kepada jaksa dan terdakwa Hasanuddin,Kepala Bidang (Kabid) perencanaan pembangunan dan subsidi (PPS) Disdikpora Palembang.\u00a0didampingi pengacarannya Edwin Situmorang dan kawan-kawan.<\/p>\n Pengacara Terdakwa Hasanuddin,\u00a0Ferry MD SH, menyesalkan putusan sela majelis hakim.\u00a0“Prinsip-prinsip yang penting, tentang penghitungan kerugian negera yang dilakukan oleh penyidik (Jaksa) tanpa berkoordinasi dengan instasi lainnya, surat dakwaan tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 yang tidak diuraikan secara cermat oleh Jaksa Penuntut umum,” ujarnya.<\/p>\n Berkas terpisah, Sementara itu, \u00a0untuk terdakwa Rahmat Purnama, Kepala Seksi (Kasi), Bangunan gedung dan perabotan Disdikpora Palembang. Tetap dilanjutkan \u00a0dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Saksi yang dihadirkan terdiri ada 15 orang. Terdiri dari kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di kota Palembang.<\/p>\n Sidang hari ini, terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, Nilainya \u00a0sebesar Rp.2,7 miliar. Dalam keterangan saksi, ternyata benar ada perintah dari oknum \u00a0Disdikpora \u00a0Kota Palembang melalui terdakwa menerima \u00a0uang 10 persen, setelah menerima dana DAK.\u00a0Ketua majelis mengingatkan para saksi supaya kesaksianya agar jujur memnberikan keterangannya<\/p>\n “Kalau tidak berkata jujur, \u00a0bersaksi palsu maka akan diancam pidana selama 7 tahun,”ungkapnya.<\/p>\n Selanjutnya, majelis menanyakan kepada saksi tentang menerima dana DAK tersebut, Dana DAK langsung masuk \u00a0ke rekening sekolah. Setelah menerima,\u00a0\u00a0dana DAK tersebut mereka dikumpulkan di SD Negeri 160 Palembang.<\/p>\n Selanjutnya, Penerima Dana DAK, diminta \u00a0untuk menyetor \u00a0uang 10 persen. Diserahkan melalui Dewi Murni disalah satu hotel di Palembang. \u00a0Sementara \u00a0penunjukan tim kodinator dihadiri oleh Hasanuddin dan Rahmat Purnama.<\/p>\n Pantauan, Buanaindonesia.com, di Pengadilan, salah satu penerima dana DAK, \u00a0yaitu kepala SD Negeri 134 Palembang \u00a0mengakui, ada setoran ke Oknum Disdikpora<\/p>\n “Memang \u00a0ada pemotongan, \u00a0 dana dak sebesar 10 persen, “kata Kepala Sekolah, \u00a0saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Palembang Kamis, 4 Februari 2016 (Rahman – Wardoyo)<\/strong><\/p>\nBagikan ini:<\/h3>