{"id":23323,"date":"2016-02-29T19:04:17","date_gmt":"2016-02-29T12:04:17","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.com\/news\/sumsel\/?p=23323"},"modified":"2016-03-01T09:06:19","modified_gmt":"2016-03-01T02:06:19","slug":"pemerintah-siapkan-sanksi-tegas-pembakaran-hutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/pemerintah-siapkan-sanksi-tegas-pembakaran-hutan\/","title":{"rendered":"Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas Pembakaran Hutan"},"content":{"rendered":"

JAKARTA, Buanaindonesia.com- Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi hampir setiap tahun telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terus mengalakan penegakan hukum agar memberikan efek jera.<\/strong><\/p>\n

\u201cUpaya itu sudah kami lakukan dilapangan. Memang publik terus memonitor penegakan hukum, untuk itu perlu kita kembangkan bersama-sama baik dengan Polri, Mahkamah Agung, dan PPATK,\u201d kata \u00a0Menteri LHK Siti Nurbaya saat \u2018Launching<\/em> Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekataan Multidoor<\/em>\u2019 di Kementerian LHK, Jakarta, Senin 29 Februari 2016.<\/p>\n

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk melakukan upaya langkahan pencegahan.\u00a0 Namun pada dasarnya, pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan wajib yang perlu ditangani oleh seluruh stakeholder.<\/em><\/p>\n

\u00a0\u201cTetapi beberapa kebijakan terkadang mengait dengan kebijakan pemerintah. Makanya kita selalu melakukan koodinasi dengan kementerian dan institusi lain,\u201d jelas Siti.<\/p>\n

Dari aspek sumber daya alam, sambungnya, tidak mudah untuk menerapkan penegakan hukum kepada perusahaan. Untuk itu, Siti menghibau para pejabat daerah untuk selalu melakukan koordinasi di lapangan.<\/p>\n

\u201cDisatu sisi perusahaan memikirkan secara corporate<\/em> dan ekonomi,\u201d tegas dia.<\/p>\n

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Kemanan Polri Putut Eko Budi Seno mengatakan, pada kasus kebakaran tahun lalu pihaknya telah mengerahkan 700 lebih personil dalam membantu pemadaman kebakaran.<\/p>\n

\u201cKami telah melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan perkebunan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Dalam upaya penegakan hukum, lanjut dia, pihaknya juga telah melakukan penyidikan. Berdasarkan laporan yang masuk terdapat 280 kasus kebakaran, 199 kasus dilakukan perorangan.<\/p>\n

\u201cModus pelaku, sengaja membakar hutan karena cepat, murah, dan efisien,\u201d pungkas Putut.<\/p>\n

Ia menilai memang penyebab kebakaran disebabkan ulah manusia. Namun mereka rata-rata tidak tahu dampak kebakaran hutan.<\/p>\n

\u201cPerusahaan atau perorang sengaja membakar lahan yang tidak produktif sehingga bisa menanam bibit dan mengklaim asuransi. Memang penyebab kebakaran karena ulah manusia,\u201d tukas Putut.<\/p>\n

Dikesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Noor Rachman menambahkan penanganan hutan merupakan pekerjaan besar. Karena pelastarian hutan bukan hanya bermanfaat unk kita tapi untuk masa depan generasi bangsa.<\/p>\n

\u201cMemang perlu mendapatkan perhatian bersama. Karena kebakaran hutan setiap tahunnya merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun,\u201d terangnya.<\/p>\n

Selain kerugian, Noor mengatakan kabut asap juga berdampak pada kesehatan, menghambat transportasi, dan menimbulkan protes dari negara tetangga.<\/p>\n

\u00a0\u201cFaktanya, perusakan hutan terus terjadi bahkan dilakukan sengaja. Dengan tujuan menimalisir pengeluaran. Tentunya ini menimbulkan perhatian mendalam,\u201d lontar dia.<\/p>\n

Ia menilai penegakan hukum atas rangkaian aktifitas ilegal harus diminimalisir. Makanya penegakan hukum harus lebih maju.<\/p>\n

\u201cSecara khusus, saya mengingatkan bahwa betapa pentingnya dalam kasus ini maka harus mengejar perusahaan. Namun terkait perusahaan, bukan hal yang mudah, makanya perlu persamaan persepsi,\u201d kata Noor. (Wardoyo-Rel)<\/strong><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>