{"id":23597,"date":"2016-03-16T17:57:57","date_gmt":"2016-03-16T10:57:57","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.com\/news\/sumsel\/?p=23597"},"modified":"2016-03-17T01:53:43","modified_gmt":"2016-03-16T18:53:43","slug":"kanreg-7-palembang-dan-bupati-oi-belum-melaksanakan-putusan-ptun-rosmidar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/kanreg-7-palembang-dan-bupati-oi-belum-melaksanakan-putusan-ptun-rosmidar\/","title":{"rendered":"Rosmidar Menang di PTUN, Bupati OI dan Kanreg 7 Belum Patuhi Putusan"},"content":{"rendered":"

PALEMBANG, Buanaindonesia.com – Guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 \u00a0Rantau Alai, Rosmidar Kabupaten Ogan Ilir (OI) mendatangi kantor DPRD Sumsel untuk menyampaikan permasalahannya terkait penonaktifan dirinya sebagai CPNS. Menurut mereka sebelum diangkat menjadi CPNS mereka sudah mengajar sebagai honorer sejak tahun 1990. Diangkat CPNS terhitung mulai 1 Desember 2012. Namun 28 Mei di Nonaktifkan.<\/strong><\/p>\n

\"Surat<\/a>
Surat Panggilan Prajab<\/figcaption><\/figure>\n

\u201cTanggal 28 Mei 2015 dinonaktifkan oleh Bupati OI, Mawardi Yahya,\u201dkata Rosmidar, saat diruang Fraksi PAN \u00a0DPRD Sumsel, Rabu 16 Maret 2016.<\/p>\n

Menurut dia, Bupati dapat aduan dari masyarakat. Namun mereka tidak menjelaskan secara detailnya pengaduan masyarakat tersebut.<\/p>\n

Akibat penonaktifan sebagai CPNS mereka kehilangan hak-haknya, seperti gaji dan lain-laing sebagai CPNS<\/p>\n

\u201cTujuh bulan saya tidak dapat gaji, dari bulan Juni \u2013 Januari,\u201djelasnya.<\/p>\n

Selanjutnya, Guru agama ini menempuh jalur hukum (gugatan) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah menjalani persidangan, berbuah manis dinyatakan \u00a0menang dan tidak terbukti atas aduan masyarakat tersebut.\u00a0 Salah satu isi petikan\u00a0 gugatan,\u00a0 pemerintah Kabupaten OI tersebut diwajibkan untuk mengembalikan hak-haknya semenjak diangkat menjadi CPNS.<\/p>\n

\u201cDan dibayar selama dua bulan, NIP aktif selama 10 hari. Setelah itu dak aktif lagi, <\/em>dan distop gajinya\u201dujarnya.<\/p>\n

\"BKD\"<\/a>Sekarang tidak aktif lagi, ada tanda merah. Mereka langsung datang ke BKN menayakan hal tersebut ke BKN Pusat. Menurut keterangan mereka orang BKN sampai meneteskan air mata terhadap permasahan ini \u201cperjuangan ibu sudah luar biasa dari tahun 1990 sampai sekarang mengajar, kenapa setelah CPNS dinonaktifkan,\u201dtuturnya.<\/p>\n

Setelah BKN Pusat menyarankan untuk mendatangi, Kantor Regional VII BKN Palembang, Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang.<\/p>\n

\u201cSaya datang ke Kanreg 7, menemui pak Gede Putra Suastika. Namun tidak berhasil menemui, cukup \u00a0dengan Pak Marpaung, Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian,\u201dtutunya. \u00a0Namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian akhirnya mengadu ke DPRD Sumsel untuk membantu permasalahan ini jelasnya. \u201cSaya diangkat sudah lebih dari dua tahun sekarang, jadi nanti saya minta \u00a0dikeluarkan SK PNS, bukan CPNS,\u201dtegasnya.<\/p>\n

Bukan tidak berasalan saya minta \u00a0SK PNS. Karena BKD 14 Januari 2016, mengundang untuk mengikuti pelaksanaan Diklat Prajabatan. Tapi tidak bisa mengikutinya karena NIP dikasih tanda merah oleh Kanreg 7.<\/p>\n

Sementara itu, Rusdi Tahar, sekretaris Fraksi PAN dan juga anggota DPRD Komis I mengatakan akan mengawal proses ini. \u201cIbu ini semua proses sudah dilalui, dan menempuh PTUN menang seharusnya Kanreg 7 Palembang dan Pemkab OI melaksanakan putusan PTUN dan \u00a0mengembalikan hak-hak sebagai CPNS serta mengaktifkan NIP,\u201dtegasnya.<\/p>\n

Diakuinya, memperjuangkan ini butuh bantua teman-teman Komisi I dan ketua Koordinataor, Bapak Chairul S. Matdiah. \u201cKita nanti langsung ketemu ketua koordinator,\u201dpungkasnya. (Wardoyo)<\/strong><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>