{"id":25847,"date":"2016-08-26T13:15:25","date_gmt":"2016-08-26T06:15:25","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.com\/news\/banyuasin\/?p=25847"},"modified":"2016-09-14T18:34:47","modified_gmt":"2016-09-14T11:34:47","slug":"dprd-banyuasin-laksanakan-rapat-paripurna-sampaikan-hasil-reses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/dprd-banyuasin-laksanakan-rapat-paripurna-sampaikan-hasil-reses\/","title":{"rendered":"DPRD Banyuasin Laksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses"},"content":{"rendered":"

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banyuasin melaksanakan rapat paripurna dalam rangka menyampaikan hasil reses di enam daerah pemilihan jum’at (26\/08\/16).<\/strong><\/p>\n

\"emi-sumitra\"Dominan usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota legislatif adalah persoalan infrastruktur jalan dan jembatan. Ada juga yang mepersoalan limbah perusahaan. Tidak hanya itu, permasalahan tapal batas antara kabupaten Banyuasin dan Muara Enim yang tak kunjung selesai hingga permasalahan doeble pajak juga menjadi sorotan dalam paripurna ini.<\/p>\n

Seperti apa yang disampaikan AA Hary Afriansyah anggota DPRD dapil lima, menyampaikan usulan tentang pembenahan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Sebab didaerah pemilihan lima khususnya di kecamatan Rantau Bayur masih minimnya infrastruktur<\/p>\n

“Bahkan, tapal batas wilayah Banyuasin dan Muara Enim tak kunjung usai, hal ini akan berdampak pada kesenjangan sosial masyarakat sedulang setudung,” kata Ari<\/p>\n

\"para-anggota-dewan-yang-hadir\"Disampaikannya, permasalahan sengketa lahan antara warga desa Lebung dengan pihak PT SMS yang belum ada penyelesaiannya.<\/p>\n

“Akibatnya terjadinya gejolak di masyarakat akibat perusahaan yang masuk di wilayah desa mereka tidak ada kontribusi terhadap laju pembangunan,”ungkapnya.<\/p>\n

Sementara itu, Anggota DPRD Banyuasin Dapil empat yang dibacakan oleh Nur Cholis juga menyinggung permasalahan infrastruktur. selain itu, menyikapi permasalahan doeble pajak terjadi di Opi Mall.<\/p>\n

“Pihak perusahaan harus membayar pajak ke wilayah Palembang dan Banyuasin. Hal inilah yang menjadi persolaan bagi kita pemerintah kabupaten untuk pencari jalan penyelesaiannya,”ungkapnya.<\/p>\n

Tidak hanya itu saja yang ia sampaikan persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mempertanyakan kriteria kebakaran yang dapat diberikan sangsi pidana.<\/p>\n

” Karena petani saat ini takut dengan ancaman pidana, seharusnya pemerintah turun langsung memberikan pendidikan terkait persoalan karhutla, ” tegasnya<\/p>\n

Terpisah Agus Salam Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, berharap kepada Pemerintah Banyuasin untuk mengedepankan proyek infrastruktur, karena hal itu berdampak perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.<\/p>\n

” Jika jalan dan jembatan sudah memadai dan dapat di akses dengan mudah. Maka berdampak peningkatan tarap hidup masyarakat, karena setiap hasil bumi dapat dijual ke luar daerah dengan harga yang lebih tinggi,” kata Agus Salam<\/p>\n

Sementara Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian melalui Sekda Banyuasin Ir Firmansyah mengatakan secara langsung ini menjadi masukan pemerintah Banyuasin.<\/p>\n

Dan akan difokuskan pada program kerja di APBD Perubahan dan dilanjutkan di APBD 2017 mendatang.<\/p>\n

“Hasil reses di enam dapil, menjadi tolak ukur kami, dalam rangka melayani masyarakat berbentuk program kerja berkelanjutan. Tentunya pemerintah mengedepankan skala prioritas dalam mewujudkan keinginan masyarakat tersebut,” katanya.<\/p>\n

\n

Bagikan ini:<\/h3>