BANYUASIN, Buanaindonesia.com – Menanggapi pemberitaan terkait Gedung Olahraga (GOR) lama yang\u00a0 terbengkalai hingga dua tahun lamanya, Ir. Merki Bakri MT, Kepala Dinas Seni budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin angkat bicara, disaat dirinya menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banyuasin, Jum’at 16 September 2016.<\/p>\n
Merki mengatakan, belum dilanjutkannya pembangunan GOR yang terletak di Depan lapas kelas III C tersebut karena kekurangan dana, sedangkan Pemerintah Kabuten Banyuasin membangun GOR Mini baru karena adanya dana Hibah dari Pemerintah Propinsi. Namun menurutnya pihak pemerintah terus berjuang mencari dana dan usulan ke Pemerintah Pusat agar GOR yang sudah lama terbengkalai bisa dilanjutkan.<\/p>\n
“Bantuan dari Pemerintah Pusat hanya sedikit, kalau dilanjutkan ke GOR induk rasanya tanggung. Dari pada bantuan pemerintah pusat tidak dibangunkan apa-apa lebih baik kita buatkan GOR Mini saja, kan peruntukannya untuk Pemuda dan Pemudi Banyuasin juga, Khususnya Pangkalan balai ini,” katanya kepada buanaindonesia.com<\/p>\n
Merki menambahkan, pihaknya akan terus mengusahakan melanjutkan pembangunan GOR Induk yang selama ini didambakan oleh warga Banyuasin. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang lama dan pihak Provinsi agar dana untuk pembangunan GOR induk tersebut bisa dilanjutkan<\/p>\n
“Ya kita akan terus melakukan usulan, baik ke Provinsi maupun Ke Pusat, pembangunan GOR induk akan kita lanjutkan, sebab GOR tersebut merupakan salah satu ikon kebanggaan warga Banyuasin, ” imbuhnya.<\/p>\n
“Alhamdulilah berkat usaha dari Kepala Dinas yang lama kita mendapatkan dan talangan dari Pemerintah Pusat, untuk kelanjutan pembangunan GOR tersebut kita belum tahu kapan akan direalisasikan mengingat anggaran negara kita sedikit apa lagi anggaran Kabupaten, “imbuhnya.<\/p>\n
Dirinya juga mengatakan kalau saat ini status tanah hibah tersebut masih diurus untuk kelengkapan administrasinya.<\/p>\n
“Dari informasi sementara, status tanah berdirinya GOR tersebut sertifikatnya belum ada, Pemerintah Propinsi maupun Pusat tidak mau mengeluarkan anggaran kalau kondisi tanahnya belum jelas”pungkasnya.<\/p>\n