{"id":29118,"date":"2017-03-06T17:51:48","date_gmt":"2017-03-06T10:51:48","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.com\/news\/sumsel\/?p=29118"},"modified":"2017-03-06T19:14:41","modified_gmt":"2017-03-06T12:14:41","slug":"dprd-sumsel-sehari-gelar-dua-rapat-paripurna-paw-dan-jawaban-bp3-terhadap-pendapat-gubernur-atas-10-raperda-inisiatif-dewan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/dprd-sumsel-sehari-gelar-dua-rapat-paripurna-paw-dan-jawaban-bp3-terhadap-pendapat-gubernur-atas-10-raperda-inisiatif-dewan\/","title":{"rendered":"DPRD Sumsel Sehari Gelar Dua Rapat Paripurna"},"content":{"rendered":"
\"\"
Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas mengambil sumpah jabatan Srikandi Ningsih. Senin 6 Maret 2017 di gedung DPRD Sumsel<\/figcaption><\/figure>\n

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hari ini, Senin 6 Maret 2017 Menggelar Rapat Istimewa Pengganti Antar Waktu (PAW), Srikandi Ningsih, dari Partai Amanat Nasional (PAN) menggantikan Lucyanti Pahri. PAW\u00a0 Srikandi Ningsih berdasarkan\u00a0 Surat Keputusan (SK)\u00a0 Menteri Dalam Negeri (Mendagri)\u00a0 Nomor 161.16-2065 tanggal 6 Februari 2017<\/strong><\/p>\n

Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas\u00a0 mengambil sumpah jabatan.\u00a0 Menurut Giri Proses PAW yang dilaksanakan hari ini, Senin 6 Maret 2017 sudah sesuai dengan aturan<\/p>\n

\u201cProses PAW ini, sudah sesuai dengan undang-undang MD3, No 17 Tahun 2014, Anggota yang baru agar dapat segera menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, dan mempelajari Tata Tertif dan Kode Etik DPRD Sumsel,\u201dkata Giri<\/p>\n

Alex Noerdin memberi ucapan selamat kepada Srikandi Ningsih<\/figcaption><\/figure>\n

Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin, mendengar nama (Srikandi Ningsih ) anggota DPRD Sumsel yang baru dilantik memuji \u201cAlangkah bagusnya namanya,\u201dCandaan\u00a0 Alex disambut, tawa anggota DPRD Sumsel di ruangan sidang DPRD Sumsel.<\/p>\n

Selanjutnya, Orang nomor satu di Sumsel mengucapkan selamat, dan menyarankan segera koordinasi dengan Pak Sekwan untuk masuk pansus.<\/p>\n

\u201cLangsung masuk Pansus, dan urus yang lain biar dapat SPJ,\u201dujarnya.<\/p>\n

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Sumsel H Joncik Muhammad akan menempatkan posisi Srikandi untuk mengisi kekosongan di Komisi III DPRD Sumsel.<\/p>\n

“Akan kita tempatkan di Komisi III untuk mengoptimalkan kinerja Fraksi PAN untuk menjalankan aspirasi rakyat,” ujar Joncik Muhammad<\/p>\n

Selesai mengucapkan sumpah langsung menduduki kursi bergabung dengan Anggota DPRD yang lain<\/figcaption><\/figure>\n

Sebelum Rapat PAW juga digelar Rapat Paripurna XXIII. Jawaban Badan Pembentukan Peraturan Daerah (perda)\u00a0 Provinsi (BP3) terhadap pendapat Gubernur Sumsel atas 10 (sepuluh) Raperda Inisiatif DPRD Sumsel. Rapat di geduang yang sama,<\/p>\n

Adapun Pendapat DPRD provinsi Sumsel terhadap sepuluh Raperda inisiatif DPRD Sumsel. Pertama Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa, Kedua Raperda penyiaran televisi melalui kabel dan sistem stasiun berjaringan, Ketiga Raperda penyelesaian batas daerah antar Kabupaten\/Kota.\u00a0 Keempat Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pembudi daya ikan.\u00a0 Kelima Raperda<\/p>\n

Chairul S. Matdiah, Wakil Ketua DPRD Sumsel, (Demokrat), Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, Srikandi Ningsih, didampingi Suami. Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas dan Yansuri, Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Partai Golkar.<\/figcaption><\/figure>\n

pembentukan perseroan terbatas badan usaha milik daerah perternakan, Keenam Raperda pengawasan izin lingkungan hidup, Ketujuh Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Kedelapan Raperda penanggungan kemiskinan, Kesembilan Raperda pelestarian cagar budaya dan Kesepuluh\u00a0 Raperda ketahanan keluarga.<\/p>\n

Pendapat DPRD Sumsel Terhadap Pendapat Gubernur Sumsel diantaranya\u00a0 masalah anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa<\/p>\n

\u201cAnak Yatim Piatu dan kaum Duafa mempunyai ruang lingkup yang mendetail dibandingkan dengan raperda penanggulangan kemiskinan,\u201dkata Rizal Kenedi jubir BP3 DPRD Sumsel,\u00a0 Senin 6 Maret 2017<\/p>\n

Sedangkan, raperda penanggulangan kemiskinan obyek yang diatur lebih luas lagi termasuk kawasan kumuh (ADV)<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>