{"id":29177,"date":"2017-03-07T19:31:28","date_gmt":"2017-03-07T12:31:28","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.com\/news\/sumsel\/?p=29177"},"modified":"2017-03-07T19:31:28","modified_gmt":"2017-03-07T12:31:28","slug":"wako-pagaralam-buka-acara-pembinaan-dan-sosialisasi-parpol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/wako-pagaralam-buka-acara-pembinaan-dan-sosialisasi-parpol\/","title":{"rendered":"Wako Pagaralam Buka Acara Pembinaan dan Sosialisasi Parpol"},"content":{"rendered":"
BUANAINDONESIA.COM, SUMSEL – Guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kader partai politik, di bidang administrasi keuangan, Pemerintah Kota Pagaralam melalui Badan Kesbangpol, mengadakan acara Pembinaan dan Sosialisasi Partai Politik (07\/03\/17).<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
Acara dibuka oleh Walikota Pagaralam, Ida Fitriati, di Ruang Rapat Besemah II, Kantor Walikota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dihadiri oleh Sekda Kota Pagaralam, Safrudin, Ketua KPUD Kota Pagaralam, Yenli Elmanoveri, Inspektur Kota Pagaralam, Yokanan Mulyo Widagdo, Kepala Badan Kesbangpol Kota Pagaralam, Rahmad Hidayat, serta diikuti oleh ketua dan bendahara partai politik serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagaralam.<\/div>\n
<\/div>\n
Rahmad Hidayat dalam laporannya menyampaikan, maksud diadakannya acara itu adalah agar tercipta kader partai yang handal dalam mengelola administrasi keuangan partai politik di Pagaralam.<\/div>\n
<\/div>\n
Sedangkan Ida Fitriati dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara Pembinaan dan Sosialisasi, menyampaikan bahwa jumlah kursi di DPRD tergantung pada jumlah penduduk suatu kabupaten\/kota.<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cSetiap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD mendapatkan bantuan keuangan sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2011. Sesuai dengan jumlah suara yang dikumpulkan masing-masing parpol. Yaitu setiap tahunnya sebesar Rp 8.773,- per suara yang diperoleh parpol,\u201d lanjutnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Ida Fitriati menambahkan, \u201cUang tersebut tidak boleh digunakan sembarangan. Harus digunakan untuk pendidikan politik sebesar 60% dan untuk operasional parpol sebesar 40%.\u201d<\/div>\n
<\/div>\n
\u201cPenggunaan uang tersebut harus dipertanggungjawabkan, dengan dibuktikan dengan faktur-faktur. Karena akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)\u201d, sambungnya.<\/div>\n
<\/div>\n
Ida berharap agar semua parpol dapat mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik dan benar.<\/div>\n

Bagikan ini:<\/h3>