{"id":31077,"date":"2017-05-18T23:50:29","date_gmt":"2017-05-18T16:50:29","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=31077"},"modified":"2017-05-18T23:50:29","modified_gmt":"2017-05-18T16:50:29","slug":"pemerintah-berencana-membubarkan-hti-ini-jawaban-hti-sumsel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/pemerintah-berencana-membubarkan-hti-ini-jawaban-hti-sumsel\/","title":{"rendered":"Pemerintah Berencana Membubarkan HTI, ini Jawaban HTI Sumsel"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, PALEMBANG \u00a0– Pada awal Mei minggu ke II 2017 ini mayarakat Indonesia di kejutkan dengan wancana Pemerintah Akan membubarkan salah satu Ormas Islam yang di anggap bertentangan dengan Pancasila dengan ideologi Khilafahnya, organisasi Islam tersebut adalah Hizbuh Tahir Indonesia (HTI).<\/strong><\/p>\n

Wancana Pemerintah yang akan membubarkan HTI di respon berbagai kalangan dengan bermacam pandangan, dimana sebagian masyarakat mendukung kebijakan Pemerintah tersebut , sebagian bersifat Netral , dan sebagian lagi bersifat menentang keras kebijakan pemerintah tersebut. karena, ormas islam HTI telah lama berdiri di Indonesia.<\/p>\n

Penentangan juga datang dari Ketua HTI Sumsel, Mahmud Jamhurm mengatakan, Pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi yang berbasis Islam begitu saja, harus ada putusan pengadilan karena HTI secara hukum telah sah sebagai organisasi Islam di Indonesia dan sudah terdaftar di Kemhumham RI.<\/p>\n

“Keputusan Pemerintah untuk membubarkan HTI ada karena Pemerintah sekarang, rezim yang panik. karena, kita ketahui HTI adalah salah satu ormas islam yang mengkritik kebijakan Pemerintah sekarang.” Beber mahmud<\/p>\n

Mahmud Jamhur juga mengatakan Kapolri sekarang merupakan instansi yang gagal paham dari tujuan Khilafah yang di bawak HTI, “saya anggap keputusan tersebut merupakan kezoliman Pemerintah Sekarang terhadap ormas Islam HTI.” Sambung Mahmud<\/p>\n

Dihubungi via telpon Ketua MUI Sumsel Prof.H.Aflatul Muktar juga memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah harus memerlukan pendalaman apa yang melatar belakangi pembubaran HTI. karena, organisasi tersebut telah terdaftar sah secara hukum.<\/p>\n

MUI memang tidak berwenang memgambil kebijakan pembubaran organisasi Islam akan tetapi, MUI Sumsel mauoun MUI pusat berpendapat pembubaran HTI tersebut perlu dikaji ulang apa kesalahan nya dan apa latar belakang pembubaran tersebut agar masyarakat di berikan penjelasan yang terang untuk itu apabila ada kesalahan dari organisasi HTI tersebut harus diumumkan secara luas supaya semua masyarakat indonesia jelas dan menerima akan kebijakan tersebut.ari syarifah<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>