{"id":32315,"date":"2017-08-07T23:13:53","date_gmt":"2017-08-07T16:13:53","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=32315"},"modified":"2017-08-07T23:13:53","modified_gmt":"2017-08-07T16:13:53","slug":"harnojoyo-berikan-jawaban-tentang-raperda-usul-inisiatif-dprd-kota-palembang","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/harnojoyo-berikan-jawaban-tentang-raperda-usul-inisiatif-dprd-kota-palembang\/","title":{"rendered":"Harnojoyo Berikan Jawaban Tentang Raperda Usul Inisiatif DPRD Kota Palembang"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, PALEMBANG – Walikota Palembang Harno Joyo menyampaikan tanggapan terhadap usul Inisiatif DPRD Kota Palembang, untuk perubahan Raperda No 1 Tahun 2005 tentang\u00a0Protokoler dan Keuangan anggota DPRD, dalam rapat Paripurna \u00a0ke 13 (7\/8\/2017)<\/strong><\/p>\n

Dalam tanggapannya Harnonjoyo mengatakan, bahwa\u00a0Raperda Usul Insiatif DPRD sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga Pemerintah Kota Palembang dapat memahami usualan tersebut.<\/p>\n

“Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang\/UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip\u00a0Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ujar Harnonjoyo.<\/p>\n

Selain itu Harnonjoyo juga mengatakan pada sidang penyampaian tanggapan Raperda tersebut, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kesamaan visi, misi dan persepsi antara pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah dan peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Sebagai penunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta saling mendukung satu sama lain.<\/p>\n

“melalui keseimbangan antar para pihak dengan menjaga stabilitas pemerintahan daerah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi Peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai\u00a0ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 antara lain uang refresentasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan aIat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensi, tunjangan reses, tunjangan kesejahteraan yang meliputi tunjangan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian pakaian dinas dan atribut, tunjangan fasilitas perumahan dan perlengkapannya, kendaraan dinas\/tunjangan transportasi bagi anggota, uang jasa pengabdian, dan belanja penunjan kegiatan DPRD”. Imbuhnya.<\/p>\n

Harnonjoyo juga memberikan saran atas Raperda usulan insentif tersebut, antara lain :<\/p>\n

a) Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebelum mendapat persetujuan bergama antara DPRD dan Walikota maka Raperda ini juga perlu disampaikan kepada Gubemur Sumatera Selatan guna mendapatkan fasilitasi.<\/p>\n

b) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang harus senantiasa aktif berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait lainnya guna mengawal proses fasilitasi Raperda tersebut sampai dengan selesai.<\/p>\n

c) Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Raperda ini wajib dimintakan nomor registemya kepada Gubernur.<\/p>\n

d) Pelaksanaan pcraturan daerah ini harus memperhatikan asas efektivitas, eflsiensi dan akuntabilitas serta aspek kemampuan keuangan dacrah menuju tercapainya good governance (pemerintahan yang baik).<\/p>\n

e) Peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang sehingga terjalin hubungan yang lebih baik dan harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
\n6) Pihak mengharapkan agar rancangan peraturan daerah ini dapat dibahas lebih mendalam pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang bersama perangkat daerah, instansi. unit kerja dan pihak terkait, sehingga Raperda ini memenuhi persyaratan Yuridis Formil maupun Yuridis Materil.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>