{"id":32354,"date":"2017-08-10T15:24:14","date_gmt":"2017-08-10T08:24:14","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=32354"},"modified":"2017-08-10T16:18:55","modified_gmt":"2017-08-10T09:18:55","slug":"pemkot-pagaralam-ajukan-rancangan-kupa-ppas-perubahan-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/pemkot-pagaralam-ajukan-rancangan-kupa-ppas-perubahan-2017\/","title":{"rendered":"Pemkot Pagaralam Ajukan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2017"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, PAGARALAM – Pemerinta Kota (Pemkot) Pagaralam mengajukan Rancangan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam, guna dibahas dalam Panitia Kerja DPRD. Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (10\/08\/2017).<\/strong><\/p>\n

Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam, Dedi Stanza, mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dimungkinkan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun 2017.<\/p>\n

“Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Kota Pagaralam memandang penting untuk mengadakan pembahasan terhadap KUPA-PPAS Perubahan dimaksud dalam Rapat Paripurna sehingga kesepakatan bersama DPRD dan Walikota Pagaralam terhadap KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017 merupakan kesepakatan hasil penelaahan yang menyeluruh serta merupakan kemufakatan bersama,” Kata Dedi.<\/p>\n

Sementaa itu, Sekretaris Daerah Kota Pagaralam, Safrudin, yang mewakili Walikota Pagaralam, membacakan Pidato Walikota sebagai Nota Pengantar KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017. “Setelah dilakukan evaluasi terhadap APBD Kota Pagaralam Tahun 2017 yang sedang berjalan, maka ada beberapa bagian dari APBD tersebut yang perlu diadakan perubahan, baik dari aspek pendapatan maupun dari aspek belanja,” kata Safrudin.<\/p>\n

Safrudin melanjutkan, dalam penyusunan KUPA Tahun 2017 berorientasi pada kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari kegiatan yang akan atau telah tercapai, dengan penggunaan target sasaran kualitas dan kuantitas yang terukur.<\/p>\n

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada ABPD 2017 ditetapkan sebesar Rp 52,126 miliar, sedangkan dalam APBD Perubahan (APBD-P) mengalami kenaikan menjadi Rp 52,790 miliar.<\/p>\n

Dana Perimbangan dalam APBD 2017 ditetapkan sebesar Rp 641,803 miliar, sedangkan dalam APBD-P mengalami kenaikan menjadi Rp 677,053 miliar.<\/p>\n

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD 2017 ditetapkan sebesar Rp 42,885 miliar, sedangkan dalam APBD-P mengalami penurunan menjadi Rp 31,633 miliar.<\/p>\n

Proyeksi total seluruh pendapatan dalam APBD 2017 sebesar Rp 736,814 miliar. Apabila dibandingkan dengan APBD-P 2017, bertambah sebesar Rp 24,662 miliar menjadi Rp 761,476 miliar.<\/p>\n

Di akhir rapat, Dedi Stanza mengingatkan agar Fraksi dan Komisi dapat menyampaikan hasil pembahasan untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Paripurna.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>