{"id":33499,"date":"2017-10-01T09:22:38","date_gmt":"2017-10-01T02:22:38","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=33499"},"modified":"2017-10-01T09:23:20","modified_gmt":"2017-10-01T02:23:20","slug":"proyek-pdam-dan-akn-di-muratara-diduga-bermasalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/proyek-pdam-dan-akn-di-muratara-diduga-bermasalah\/","title":{"rendered":"Dua Proyek di Muratara ini Diduga Bermasalah"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, MURATARA – Dua proyek strategis di kabupaten Muratara yang masing – masing menelan anggaran mencapai 8M lebih sampai kini tidak berpungsi. Akibatnya kebutuhan air bersih perkantoran di ibu kota Muratara terkendala.<\/strong><\/p>\n

“Proyek PDAM ini ada yang di bangun dengan anggaran 1,8M dan 8M, tapi yang terjadi aneh pembangunan dengan anggaran 1.8M berfungsi. sementara yang menelan anggaran 8M lebih tidak berfungsi”. Kata\u00a0Tokoh Pemuda Muratara Abdul Aziz, S.H<\/p>\n

Persoalan kasus PDAM itu, Lanjut dia, sudah setahun yang lalu di tangani oleh Tipikor Polres Musi Rawas , tapi sayangnya hingga saat ini tidak ada kemajuan. “Kita mendesak pihak Polres Musi Rawas untuk menyampaikan ke publik Bagaimana perkembangan kasus tersebut”. Tagasnya.<\/p>\n

Menurut Azis, Tidak mungkin dalam rentang waktu satu tahun, tidak ada perkembangan. “Kami harap penyidik harus melihat persoalan ini bukan hanya semata-mata dari sektor penyimpangan anggaran tetapi mempunyai implikasi yang sangat luas kebutuhan mendasar masyarakat mengenai air bersih”. Tambahnya.<\/p>\n

Sementara dalam kasus persoalan AKN, dambunga Azis, pihaknya juga belum melihat pihak kejaksaan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, setelah pemeriksaan Kadisdik Muratara. “Dengan adanya temuan BPK, harus nya kasus ini lebih cepat untuk di naikan menjadi penyidikan sehingga sudah ada tersangka nya”. timpalnya.<\/p>\n

Masih di katakan Azis, Dalam konteks persoalan dua kasus itu, intitusi kepolisian dan kejaksaan harus menunjukkan kinerja yang terbaik dalam mengusut kasus korupsi. Kinerja terbaik itu dapat di tunjukan dengan capaian progres penyelidikan dan penyidikan tidak memakan waktu menahun. Pada akhirnya menjadi catatan buruk bagi masyarakat bahwa kedua intitusi tidak memberikan rasa optimisme dalam agenda pemberantasan korupsi di daerah.<\/p>\n

Bagi pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati di Muratara, harus melihat bahwa tidak berfungsinya birokrasi dengan baik dalam proses pengawasan yang dilakukan ketika proses pembangunan dilakukan. “Persoalan ini banyak terjadi di berbagai proyek pembangunan, dan menjadi tantangan untuk di perbaiki sehingga pemyimpangan bisa terhindar”. Tukasnya<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>