{"id":35348,"date":"2018-04-14T19:31:04","date_gmt":"2018-04-14T12:31:04","guid":{"rendered":"http:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=35348"},"modified":"2018-04-17T18:50:28","modified_gmt":"2018-04-17T11:50:28","slug":"asn-wajib-netral-pada-pilkadapilprespileg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/asn-wajib-netral-pada-pilkadapilprespileg\/","title":{"rendered":"Erwin Ibrahim: ASN Wajib Netral Pada Pilkada, Pilpres Maupun Pileg"},"content":{"rendered":"

\"\"BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin terus mewanti-wanti pasangan calon bupati dan wakil bupati agar tak melibatkan ASN dalam kegitaan politiknya, baik deklarasi maupun kampanye. “Seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dilarang keras untuk terlibat dalam politik dan ikut terlibat dalam Pilkada dengan mempromosikan kandidat tertentu” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA Sabtu, (14\/04\/18).<\/strong><\/p>\n

Larangan melibatkan ASN menurut Erwin sudah diatur dalam UU ASN, UU Pilkada, Peraturan Pemerintah baik tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil maupun tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<\/p>\n

“Hanya bagi ASN yang bertugas sesuai dengan tupoksi dan kewenangnya. sebagai contoh Satpol PP yang bertugas melakukan pengamanan saat kegiatan deklarasi maupun kampanye dengan catatan tetap berlaku adil dan tidak memihak” tambahnya saat dikonfirmasi via telepon<\/p>\n

Erwin menegaskan beragam sanksi yang mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).<\/p>\n

\u201cSanksi berupa sanksi ringan, sedang hingga berat. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tengang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,\u201d kata alumnus University Utara Malaysia ini.<\/p>\n

“Untuk sanksi di Undang-undang ASN itu sangat tegas, orang yang terlibat dalam Parpol maupun yang terlibat dalam Pilkada dan secara nyata terbukti maka dapat diberhentikan. Itu tegas sekali dalam aturan UU yang ada tentang ASN, selain itu PP nomor 11 tahun 2017 dan PP nomor 53 tahun 2010. Jadi ASN yang terlibat dalam Pilkada akan ditindak tegas sampai pada pemberhentian,” tandasnya.<\/p>\n

Ia menyebutkan Pemkab Banyuasin melalui Dinas Kominfo telah mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B\/71\/M.SM.00.00\/2017 kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Banyuasin<\/p>\n

Berikut larangan ASN selama Pilkada\/Pilpres\/Pileg :<\/p>\n

1. PNS dilarang mendekati Partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah\/Wakil Kepala Daerah;<\/p>\n

2. PNS dilarang memasang spanduk\/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah\/Wakil Kepala Daerah;<\/p>\n

3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah\/Wakil Kepala Daerah;<\/p>\n

4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah\/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon\/atribut partai politik;<\/p>\n

5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (like, berkomentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar\/foto bakal calon\/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media\u00a0online maupun media sosial;<\/p>\n

6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah\/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan\/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;<\/p>\n

7.PNS dilarang menjadi pembicara\/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.(Diskominfo\/PKP)<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>