{"id":41972,"date":"2019-08-08T22:05:55","date_gmt":"2019-08-08T15:05:55","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=41972"},"modified":"2019-09-05T02:56:45","modified_gmt":"2019-09-04T19:56:45","slug":"tingkatkan-pad-dengan-proyek-perubahan-genjot-sektor-pajak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/tingkatkan-pad-dengan-proyek-perubahan-genjot-sektor-pajak\/","title":{"rendered":"Tingkatkan PAD dengan Proyek Perubahan Genjot Sektor Pajak"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN – Masih belum maksimalnya penerimaan dari sektor pajak, membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak begitu memuaskan. Melihat fenomena tersebut, Camat Makarti Jaya, Drs Surono MSi yang mengikuti Diklat PIM III, mencoba pemikirannya dengan membuat makalah yang sangat menarik.<\/strong><\/p>\n

Makalah yang dipresentasikan, Rabu (7\/8) itu mengambil tema proyek perubahan dengan fokus pada strategi peningkatan PAD dengan menggenjot sektor pajak. Dengan meningkatkan fasilitas pembayaran pajak melibatkan BUMDes. Proyek inovatif sederhana ini diyakini akan mendongkrak PAD dari sektor PBB.<\/p>\n

Bahkan, ide yang cukup cemerlang itu mendapatkan dukungan dari Pj Sekda Banyuasin, Drs HM Yusuf MSi yang Iangsung hadir memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang digagas Camat Makarti Jaya, menyatakan bahwa ide inovatif.<\/p>\n

\u201cBeliau berkata, kalau isi makalah saya ini, ke depan agar bisa diimplementasikan di seluruh desa di Banyuasin. Tentu, dukungan ini sebagai penyemangat saya, penambah kepercayaan diri saya untuk mempresentasikannya di depan penguji,\u201d kata Surono, saat dihubungi Harian Banyuasin via whatsapp, kemarin.<\/p>\n

Kata Surono, makalah yang dipresentasikannya berjudul Program Integrasi Pembayaran PBB Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan PAD Banyuasin. Dia berharap, ke depan dengan sinergitas dan integrasi pembayaran PBB melalui BUMDes, diharapkan akan ada peningkatan penerimaan pajak secara signifikan.<\/p>\n

\u201cKarena selama ini sektor PBB belum digarap secara maksimal. Bahkan SPT wajib pajak tidak valid. Kemudian namanya orang desa mau bayar PBB susah kalau hendak ke Bank atau Pos. Karena tidak semua kecamatan ada Bank dan Pos. Termasuk juga akses untuk ke tempat pembayaran yang jauh dan butuh biaya. Makanya pak Sekda sangat mendukung untuk mengintegrasikan pembayaran PBB ke dalam BUMDes. Inovasi ini sangat diminati oleh daerah lain, karena sederhana dan diharapkan efektif,\u201d tukasnya.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>