{"id":42601,"date":"2019-10-10T20:20:48","date_gmt":"2019-10-10T13:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=42601"},"modified":"2019-11-07T09:51:53","modified_gmt":"2019-11-07T02:51:53","slug":"kemhan-adakan-forum-konsultasi-publik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/kemhan-adakan-forum-konsultasi-publik\/","title":{"rendered":"Kemhan Adakan Forum Konsultasi Publik"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan mengadakan acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2019 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Kemhan. Kamis (10\/10) di Aula Biro Humas Setjen Kemhan. Dalam sambutannya Kepala Biro Hubungan Masyarakat yang dibacakan oleh Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas Setjen Kemhan Kolonel Arh Agus Setyo Hartono, S.A.P., sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, karena kita dapat saling memberikan masukan dan penilaian dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kementerian Pertahanan.<\/strong><\/p>\n

\u201cUpaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat\u201d, ungkap Karo Humas.<\/p>\n

Hal tersebut dapat dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara teliti, santun, responsife, akurat dan akuntabel agar menjadi penyelenggara layanan informasi publik bidang pertahanan yang tepat.<\/p>\n

Dengan demikian, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
\nPenyelenggaraan FKP tersebut ditetapkan oleh pimpinan unit pelayanan publik.<\/p>\n

Hasil penyelenggaraan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik kemudian disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. \u201cUntuk itu dituntut keaktifan dari satker\/subsatker yang menyelenggarakan pelayanan publik\u201d, tegas Karo Humas.<\/p>\n

Lebih lanjut Karo Humas mengatakan bahwa Kemhan sebagai badan publik harus mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tugas dan tanggung jawab tersebut sangat terkait dengan satker-satker Kemhan terutama yang memiliki unit pelayanan publik.<\/p>\n

Satker\/Subsatker yang selama ini melakukan pelayanan publik adalah RS Dr. Suyoto Pusrehab yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat umum dan personel Kemhan. Dittekinhan Ditjen Pothan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan badan usaha peledak dan pelayanan perizinanan ekspor\/impor Alpalhankam, Ditwilhan Ditjen Strahan yang berkaitan dengan pelayanan survey dan pemetaan, Ditkersin Ditjen Strahan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan personel asing yang akan berkunjung di lingkungan Kemhan, serta Biro Humas yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.<\/p>\n

Pelayanan tersebut dinilai setiap tahun oleh Ombudsman, KemenPAN RB dan KIP khususnya untuk pelayanan informasi. Beberapa waktu yang lalu Tim KemenPAN RB sudah melakukan survey di Kemhan dan yang ditanyakan adalah pelaksanaan FKP ini. Dengan demikian apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari penilaian KemenPAN RB, sejauhmana pelayanan publik di Kemhan.<\/p>\n

Karo Humas mengharapkan peran aktif anggota sekalian dari tiap Satker\/Subsatker untuk mendukung kegiatan ini, Apabila ada data-data pendukung yang diminta agar disediakan. Dan kepada Bapak\/Ibu yang mewakili publik mohon dapatnya memberikan masukan dalam upaya perbaikan pelayanan publik Kemhan ke depan. (Sumber Humas Puskom Kemhan RI)<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>