{"id":46282,"date":"2020-07-08T09:49:40","date_gmt":"2020-07-08T02:49:40","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=46282"},"modified":"2020-07-08T09:49:40","modified_gmt":"2020-07-08T02:49:40","slug":"gubernur-sumsel-dan-rektor-uin-raden-fatah-tidak-patuhi-putusan-mahkamah-agung-bangunan-win-terancam-terhenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/gubernur-sumsel-dan-rektor-uin-raden-fatah-tidak-patuhi-putusan-mahkamah-agung-bangunan-win-terancam-terhenti\/","title":{"rendered":"Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Tidak Patuhi Putusan Mahkamah Agung, Bangunan WIN Terancam Terhenti"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, PALEMBANG- Bangunan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah di kawasan Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terancam berhenti pasalnya Herman Iskandar (79) melalui tim kuasa hukumnya berencana akan memagar tanah miliknya dan melarang semua orang untuk memasuki tanah tersebut. apalagi, melakukan aktivitas di atasnya. Itu dilakukan karna Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi atas tanah seluas 12.365 m2 sebesar Rp. 18.952.000.000.- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).sebagaimana bunyi putusan mahkamah Agung RI No. 2334 K\/PDT\/2017 tanggal 19 Oktober 2017 jo Putusan PK N0. 726 PK\/PDT\/2018 tanggal 7 Nopember 2018. Pada putusan MA RI yang sudah berkekuatan hukum tetap<\/strong><\/p>\n

Bahwa terhadap putusan MA RI No. 2334 K\/PDT\/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pertrengahan tahun 2018, pihak Gubernur dan Rektor UIN Raden Fatah telah di-Aaanmaning Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk segera melaksanakan isi putusan tersebut, namun pihak Gubernur Sumsel belum dapat melaksanakan isi putusan tersebut karena masih mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.<\/p>\n

PK Gubernur diproses, tetapi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusan dimana Gubernur Sumsel dkk dinyatakan kalah dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 18.952.000.000.- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah).<\/p>\n

\u201cAtas dasar putusan kasasi MA dan putusan MK MA itu, kami sudah berkali-kali menyurati Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang untuk meminta bayar ganti rugi atas tanah milik klien kami, Herman Iskandar sebanyak Rp. 18.952.000.000.- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah). Tetapi sampai hari ini tidak ada kepastian. Beberapa kali surat yang kami sampaikan tidak ditanggapi, tidak dibalas sama sekali,\u201d kata Rozailah, SH, ketua tim kuasa hukum Herman Iskandar, Selasa (7\/7\/2020).<\/p>\n

\u201cInsya Allah kami akan lakukan pemagaran terhadap tanah milik klien kami tersebut pada Rabu (7\/7\/2020) sekitar pukul 10.00 WIB. Kami meminta agar tidak ada yang masuk ke lokasi tanah klien kami tersebut sebelum ada pembayaran ganti rugi oleh Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Bukan hanya meminta bayar ganti rugi kepada Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang, tetapi Herman Iskandar melalui kuasa hukumnya pun telah menyurati PT. Nindya Karya, yang mengerjakan proyek pembangunan kampus UIN Raden Fatah Palembang tersebut agar menghentikan segala aktivitas (kegiatan) di atas tanah yang belum dibayar ganti ruginya oleh Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang secara tanggung renteng. Tetapi, peringatan atau teguran tersebut tidak diindahkan. \u201cKami sudah antar surat ke pihak PT. Nindya Karya dan berjumpa dengan beberapa petugasnya di lokasi pembangunan kampus UIN Raden Fatah Palembang tersebut. Antara lain; Domas dan Fahrul. Sudah diingatkan agar jangan ada aktivitas di atas tanah milik klien kami, tetapi mereka masih melakukannya. Kami akan pertimbangkan untuk melaporkan ke pihak kepolisian,\u201d tambah Ila, panggilan akrab pengacara ini didampingi Ishmatul Iffah, SH, MH, Maryani Marzuki, SH dan Afdhal, SH.<\/p>\n

Menurut Ila rencana semula pemagaran akan dilaksanakan pada Selasa pekan lalu. Tetapi, karena ada telepon dari pegawai Biro Hukum Pemprov Sumsel bahwa surat yang disampaikan akan dibalas, maka pihak Herman Iskandar menunggu. Ternyata, surat balasan atas surat yang disampaikan oleh kuasa hukum Herman Iskandar, tidak ada sampai kini, \u201cMakanya kita akan turun besok, hari Rabu tanggal 8 Juli 2020,\u201d katanya.<\/p>\n

Pihak Kuasa Hukum Herman Iskandar dari Kantor Advokat \/ Pengacara ROZAILAH, SH 7 PARTNER berkantor di Jalan Terusan No. 835 RT. 17 Kelurahan Sukabangun, Palembang, dahulu berkantor di Jalan Sudirman No. 19 Lt. 3 (Gedung Sophie Martin) Palembang Sumatera Selatan HP. 0812 7306 4215 \/ 0823 7365 0201 telah mengirim surat pada tanggal 22 April 2020 kepada: Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama perihal: Mohon Hentikan Segala Aktivitas Di Atas Tanah Milik Klien kami, yang bernama Herman Iskandar sebelum Ganti Rugi sebesar Rp. 18.952.000.000.- (Delapan Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), Dibayar sesuai Isi Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 118\/PDT\/2016\/PT.PLG tanggal 24 Januari 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K\/PDT\/2017 tanggal 19 Oktober 2017 jo Putusan PK No. 726 PK\/PDT\/2018 tanggal 7 Nopember 2018 serta Mohon Bongkar Bangunan dan Semua Yang Didirikan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan Atau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Atas Tanah Milik Herman Iskandar tersebut.
\nSurat tanggal 22 April 2020 tersebut tidak dibalas sama sekali. Kemudian, tim kuasa hukum Herman Iskandar mengirim surat lagi pada tanggal 18 Mei 2020 dengan tujuan sama: Gubernur Sumsel, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, perihal: Pemberitahuan Rencana Pemagaran Tanah Milik Herman Iskandar Paling Lambat 5 Juni 2020 karena Belum Diganti Rugi oleh Pemprov Sumsel. Surat tersebut pun tidak dibalas sama sekali.<\/p>\n

Kemudian Tim Kuasa Hukum Herman Iskandar mengirim surat pada tanggal 6 Juni 2020 dengan tujuan Direktur Utama PT, Nindya Karya dengan perihal: Mohon untuk Menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah milik Klien Kami, Herman Iskandar, terkait Pembangunan Kampus Baru (Kampus B) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan segera mengeluarkan alat-alat berat yang berada di dalam areal Tanah Klien kami tersebut, karena kami akan menutup pintu masuk\/pintu gerbang untuk menuju akses pembangunan kampus tersebut, sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi atas lahan Klien Kami tersebut oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan Gubernur Sumsel atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 118\/PDT\/2018\/PT.PLG tangga; 24 Januari 2017 yang telah inkracht dan berkekuatan hukum tetap.<\/p>\n

Setelah surat disampaikan dan diserahkan langsung ke unsur pimpinan di lokasi pembangunan kampus UIN Raden Fatah Palembang tersebut, antara lain: Fahrul dan Domas, ternyata kegiatan pembangunan di atas tanah milik Klien Kami, Herman Iskandar masih berlangsung. \u201cIni merupakan tindakan yang sangat tidak benar,\u201d kata Ishmatul Iffah menimpali.<\/p>\n

Dengan pemagaran tanah milik Herman Iskandar tersebut pada Rabu (8\/7\/2020) besok, maka semua pihak diperingatkan agar jangan memasuki tanah tersebut apalagi melaksaakan kegiatan pembangunan atau menempatkan barang-barang di atas tanah tersebut. \u201cBila Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang belum membayar ganti rugi atas tanah milik Herman Iskandar tersebut, maka Herman Iskandar tidak mengizinkan ada kegiatan di atas tanah tersebut,\u201d kata Ila pula seraya menambahkan, selain memagari tanah milik kliennya, sedang dipertimbangkan membangun pos penjagaan.<\/p>\n

\u201cRencananya akan ada yang berjaga siang-malam di atas tanah tu,\u201d tambahnya seraya menambahkan akan melihat perkembangan besok. Yang\u00a0jelas, tim kuasa hukum Herman Iskandar sudah mengirimkan surat tanggal 26 Juni 2020 kepada Kapolda Sumsel memohon bantuan pengamanan terhadap kegiatan pemagaran tanah milik Herman Iskandar yang belum dibayar ganti ruginya oleh Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Karena tidak ada tanggapan, rencana pemagaran ditunda menjadi tanggal 8 Juli 2020.<\/p>\n

\u201cKita sudah kirim surat permohonan pengamanan melalui surat bertanggal 6 Juli 2020. Moga saja pemagaran dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar,\u201d tambah Afdhal pula serta menambahkan, semoga kawan-kawan dari media berkenan meliput pelaksanaan pemagaran tanah milik Herman Iskandar yang belum dibayar ganti ruginya oleh Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang tersebut.
\n\u201cKlien kami meminta bayarkanlah haknya berupa ganti rugi sebesar Rp. 18.952.000.000.- (delapan belas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah). Setelah pembayaran dilaksanakan, silakan manfaatkan lahan seluas 12.365 m2 itu sesuai keperluan pihak UIN atau Pemprov Sumsel. Jika Gubernur Sumsel dan Rektor UIN Raden Fatah Palembang tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi atas tanah tersebut sesuai Putusan Kasasi MA RI dan Putusan PK MA RI, sampaikanlah dengan jelas dan tegas. Klien kami akan manfaatkan lahan tersebut untuk keperluan lainnya,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Rozailah, Iffah dan Afdhal berharap rekan-rekan wartawan media cetak dan media elektronik serta media online baik yang berkantor di Palembang maupun Jakarta berkenan meliput kegiatan tersebut. \u201cKlien kami sangat memerlukan uang pembayaran ganti rugi tersebut, untuk melaksanakan kewajibannya dan biaya berobat yang bersangkutan,\u201d kata Ila.<\/p>\n

Dia berkeyakinan Gubernur Herman Deru yang dikenal merakyat, insya Allah akan melaksanakan kewajiban Pemprov Sumsel membayar ganti rugi kepada rakyat yang berhak sesuai hukum yang berlaku. \u201cKita tahu selama ini, Pak Herman Deru itu pro rakyat dan merakyat,\u201d tutup Afdhal. (Real)<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>