{"id":50587,"date":"2021-06-18T22:04:20","date_gmt":"2021-06-18T15:04:20","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=50587"},"modified":"2021-06-18T22:04:20","modified_gmt":"2021-06-18T15:04:20","slug":"dituding-pad-kecil-ini-kata-kepala-badan-pendapatan-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/dituding-pad-kecil-ini-kata-kepala-badan-pendapatan-daerah\/","title":{"rendered":"Dituding PAD Kecil ini Kata Kepala Badan Pendapatan Daerah"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin, H. Supriadi. SE. M. Str. mengaku bahwa PAD Kabupaten Banyuasin terbesa kedua di Sumsel, setelah Kota Palembang. Ia juga mengaku sudah berbuat lebih keras untuk mendapatkan PAD besar untuk Bumi Sedulang Setudung ini,<\/strong><\/p>\n

“Tahun 2020 mendapatkan 124 Milyar, Palembang 600 M, Muba 79 M, Musi Rawas 83 M, Musi Rawas no tiga untuk di Sumsel, jadi bagaimana lagi rasanya,” Ucap Supriadi. SE. M. Str. Saat menanggapi tudingan bahwaj jumlah PAD di Kabupaten Banyuasin masih kecil, hanya\u00a0 kisaran 7,94 %” . Jum’at (18\/06\/21)..<\/p>\n

Ditambahkannya, setelah berpisah dari DPKAD April 2018 lalu PAD Banyuasin mendapat 82 M, tahun 2019 berpisah dari DPKAD 127 M, 2020 turun 3 M, jadi 124 M. meski disaat covid19.<\/p>\n

“Pendapatan pajak disetiap Kecamatan terdapat dari sektor Penerangan Lampu Jalan, dengan ditopang dari PBB dan BPHTB, “Ujarnya.<\/p>\n

Supriadi menambahkan, pembayaran PBB dan BPHTB di tengah masyarakat agar lebih aktif lagi dilaksanakan demi mendongkrak pendapatan asli daerah.<\/p>\n

“Untuk PBB dan BPHTB kami akui masih banyak kendala seperti akses yang susah dilakukan oleh masyarakat, mungki masyarakat lebih banyak mengumpulkan ke Kepala Desa, jadi pesan saya untuk PBB dan BPHTB mesti di aktifkan lagi pembayarannya, saat ini kami juga sudah menertibkan Pajak Restoran, Hotel, baik yang ada di Betung, Banyuasin III, maupun sampai ke Jakabaring Kecamatan Rambutan, “Jelasnya.<\/p>\n

Dijelaskan Supriadi, Meski Penerangan Lampu Jalan Umum penyumbang pajak terbesar di Banyuasin, pengelolaan dan pembagian uangnya dilakukan oleh pihak propinsi.<\/p>\n

“Kalau Pajak LPJU bukan kita yang ngelola dan membaginya, tetapi pihak propinsi yang mengaturnya, anggaran tersebut digunakan untuk membeli alat-alat Lampu Jalan yang rusak, dan perawatan bahkan untuk pemasangan baru, jadi tidak sepenuhnya dibagi-bagi ke Banyuasin,”tukasnya.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>