{"id":51161,"date":"2021-08-05T20:48:19","date_gmt":"2021-08-05T13:48:19","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=51161"},"modified":"2021-08-05T20:50:40","modified_gmt":"2021-08-05T13:50:40","slug":"sempat-berpolemik-banyuasin-akhirnya-resmi-pinjam-dana-pen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/sempat-berpolemik-banyuasin-akhirnya-resmi-pinjam-dana-pen\/","title":{"rendered":"Sempat Berpolemik, Banyuasin Akhirnya Resmi Pinjam Dana PEN"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN\u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, akhirnya resmi mendapatkan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar 191 M dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Kabupaten Banyuasin.<\/strong><\/p>\n

Krpastian dapatnya Dana pinjaman untuk pemulihan ekonomi Nasional itu terungkap saat acara penandatanganan perjanjian pinjaman PEN oleh Bupati Banyuasin H. Askolani SH., MH. di Guesst House rumah Dinas Bupati Banyuasin Rabu (04\/08\/21)<\/p>\n

Penandatanganan perjanjian Pinjaman dana untuk pemulihan ekonomi Nasional dilaksanakan berbarengan dengan Kabupaten Gianyar yang ditangani langsung oleh Bupati Kabupaten Gianyar I Made Mahayastra, SST Par, MAP, dan kabupaten Sikka yang ditandatangani Bupati Sikka Fransiskus R. Diogo, S.Sos M.Si<\/p>\n

Acara dihadiri Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono SH, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banyuasin, Sekretaris Daerah Banyuasin, dan segenap unsur OPD Kabupaten Banyuasin.<\/p>\n

Acara berlangsung juga secara Vrtual, disaksikan oleh Direktur Kapasitas Transfer, Kementerian Keuangan RI Bhimantara Widyajala, SH. Ak,MSF<\/p>\n

Askolani dalam sambutannya mengatakan, berterima kasih atas pinjaman yang sudah disetujui, dan pinjaman yang disetujui dengan nilai Rp. 191.353.977.000 ini akan difokuskan untuk ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuasin di bidang Infrastruktur, tentunya pinjaman PEN ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.<\/p>\n

\u201cBanyuasin merasakan dampak covid, dengan adanya pinjaman pen ini, sangat membantu banyuasin untuk memulihkan ekonomi di Banyuasin. Pinjaman ini akan dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk kebutuhan masyarakat, di Bidang infrastruktur, untuk mengintegrasikan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, sehingga hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki masyarakat agar bisa lebih mudah dijangkau untuk di bawa ke kota,\u201d katanya Rabu (04\/08).<\/p>\n

Sementara itu, Direktur Direktur PT Sarana Multi Infrastrukur (SMI) Sylvi J. Gani berharap dengan telah di teken kontrak peminjaman PEN itu dapat bermanfaat bagi masyarakat di masing-masing Kabupaten.<\/p>\n

\u201cBesar harapan kami, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan waktunya, serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing, kabupaten,\u201d harapnya.<\/p>\n

Sebelumnya pengajuan Dana Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) sempat menuai komentar dari DPRD Banyuasin.<\/p>\n

Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin meminta pemerintah meninjau ulang rencana untuk mendapatkan tambahan dana segar lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan saat rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Kamis (06\/05\/2021) lalu.<\/p>\n

Adapun alasan agar rencana itu ditinjau ulang mengingat kabupaten Banyuasin masih memiliki beban hutang ke Bank Sumsel Babel seberar Rp 288 Milyar.<\/p>\n

Banyuasin masih punya utang lama Rp 288 miliar, jika ditambah utang yang kedua ini akan membebani APBD Banyuasin, karena bayar bunganya dibebankan ke APBD sehingga memberatkan keuangan daerah,<\/p>\n

Dia menambahkan hutang baru tersebut ada bunganya sebesar Rp 147 miliar dalam tempo delapan tahun.<\/p>\n

Irian menjelaskan, bahwa pihaknya bukan tidak menyetujui pinjaman PEN yang awalnya tidak ada bunga, ternyata pinjaman itu berbunga. \u201cSudah pasti akan menguras keuangan Pemkab, Maka lebih baik dikaji kembali,\u201d ucapnya.<\/p>\n

Pihak dewan menilai kalau dipaksakan meminjam lagi dengan bunga yang tinggi, maka akan berimbas pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).<\/p>\n

\u201cKami tidak mau beban utang besar ini dirasakan oleh anggota DPRD Banyuasin pada periode berikutnya. Nanti yang disalahkan pasti kami,\u201d katanya.<\/p>\n

Pernyataan Irian Setiawan dituangkan saat memberi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuasin tahun anggaran 2020, yang dibacakan Noor Ishmatuddin, Wakil Ketua DPRD Banyuasin, pada rapat paripurna.<\/p>\n

Sementara, Bupati Banyuasin Askolani mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Banyuasin, khususnya Pansus, yang telah melakukan pembahasan LKPJ Bupati tahun 2020.<\/p>\n

\u201cPerlu diketahui, LKPJ Bupati ini telah memuat laporan pencapaian yang dilaksanakan di tahun 2020, terkait dengan program, kegiatan, keuangan, serta penyelenggaraan pemerintahan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Untuk diketahui bahwa
\nPT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (\u201cPT SMI\u201d) adalah salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009,<\/p>\n

PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. PT SMI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100\/PMK.010\/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.<\/p>\n

PT SMI mendapat mandat sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (\u201cPMK\u201d) No. 100\/PMK.010\/2009, terdapat 8 sektor yang dapat dibiayai PT SMI yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, ketenagalistrikan, irigasi & pengairan, serta penyediaan air minum.<\/p>\n

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pengalihan aset dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PT SMI, dengan salah satu fungsinya adalah pembiayaan kepada pemerintah daerah dan proyek geothermal. Oleh sebab itu melalui Surat OJK Nomor S-48\/D.05\/2015 tanggal 30 April 2015, PT SMI mendapat izin perluasan sektor, meliputi infrastruktur sosial (rumah sakit, pasar, terminal, dan lainnya), infrastruktur kepariwisataan, dan rolling stock.<\/p>\n

Lebih lanjut, pada tahun 2019 PT SMI juga telah mendapat izin perluasan sektor dari OJK melalui Surat OJK Nomor S-7\/D.05\/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Persetujuan Izin Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, infrastruktur informatika, infrastruktur energi terbarukan, infrastruktur konservasi energi, infrastruktur sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian, dan infrastruktur perumahan rakyat.<\/p>\n

Dengan semakin luasnya sektor yang dapat dibiayai, PT SMI dapat semakin menyediakan solusi inovatif bagi pembangunan Indonesia yang turut mendorong pengentasan kemiskinan, ketersediaan akses kebersihan atau sanitasi, kesehatan, Pendidikan serta teknologi, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) lainnya di Indonesia.<\/p>\n

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PT SMI telah mendefinisikan 6 butir fungsi dalam pelaksanaan mandat. Pelaksanaan mandat tersebut yaitu menciptakan produk pembiayaan yang inovatif, melaksanakan program akselerasi infrastruktur daerah, optimalisasi kerja sama strategis, optimalisasi penghimpunan dana, menjadi enabler percepatan infrastruktur dan manajemen risiko yang terukur. Butir-butir pelaksanaan mandat PT SMI tersebut bermuara pada dukungan terhadap SDGs, upaya untuk merespon perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) serta optimalisasi manfaat sosial dan ekonomi.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>