{"id":59971,"date":"2025-07-09T16:58:20","date_gmt":"2025-07-09T09:58:20","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=59971"},"modified":"2025-07-09T18:40:20","modified_gmt":"2025-07-09T11:40:20","slug":"kasus-korupsi-pokir-sumsel-kuaasa-hukum-ari-kerugian-negara-sudah-dikembalikan-mengapa-masih-dipidana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/kasus-korupsi-pokir-sumsel-kuaasa-hukum-ari-kerugian-negara-sudah-dikembalikan-mengapa-masih-dipidana\/","title":{"rendered":"Kasus Korupsi Pokir Sumsel, Kuasa Hukum Ari : Kerugian Negara Sudah Dikembalikan, Mengapa Masih Dipidana?"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sumatera Selatan tahun anggaran 2023, Rabu (09\/07\/25).<\/strong><\/p>\n

Sidang Perkara bernomor 25\/Pid.Sus-TPK\/2025\/PN Plg dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra. menghadirkan 10 orang saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Bidang Unit Layanan Pengadaan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin.<\/p>\n

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum terdakwa Ari, Heribertus Hartojo, menegaskan bahwa perkara ini seharusnya tidak masuk ke ranah pidana lantaran kerugian negara yang sebelumnya disebutkan telah dikembalikan sepenuhnya.<\/p>\n

Ia menyoroti penerapan asas hukum pidana sebagai ultimum remedium atau jalan terakhir, yang menurutnya tak diindahkan oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n

“Yang disebut sebagai kelebihan bayar sudah dikembalikan ke kas negara. Artinya, tidak ada lagi kerugian negara. Maka, dari aspek hukum pidana, seharusnya tidak ada tersangka,” ujar Heribertus usai sidang.<\/p>\n

Heribertus menilai perkara ini semestinya dituntaskan melalui mekanisme administrasi, bukan langsung masuk ke wilayah pidana.<\/p>\n

\u201cKalau sudah dikembalikan dan tidak fiktif, kenapa masih dipidana? Ini bukan proyek fiktif, progresnya ada sampai 40 persen, hanya saja terjadi kendala. Apalagi sebelum penetapan tersangka, pengembalian sudah dilakukan,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia juga menyoroti kesaksian dua saksi yang dinilai memperkuat pembelaan kliennya. Saksi pertama, Yulinda, menyatakan tidak pernah ada komunikasi langsung dengan terdakwa Ari, termasuk soal pengondisian proyek maupun permintaan commitment fee.<\/p>\n

\u201cYulinda jelas menyatakan tidak ada pembicaraan soal pengondisian proyek ataupun fee. Hanya membahas soal kelengkapan berkas,\u201d kata Heribertus.<\/p>\n

Sementara itu, saksi Andi Wijaya dalam kesaksiannya membenarkan adanya kelebihan bayar dalam proyek tersebut, karena progres pekerjaan baru sekitar 40 persen namun pembayaran sudah mencapai 70 persen. Namun, ia juga menegaskan bahwa kelebihan bayar tersebut telah dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk tanggung jawab.<\/p>\n

\u201cKalau seperti itu, jelas tidak ada kerugian negara. Maka menurut asas ultimum remedium, pidana adalah langkah terakhir setelah semua upaya administratif tidak berhasil. Tapi ini kan justru sudah diselesaikan secara administratif terlebih dahulu,\u201d tegas Heribertus.<\/p>\n

Dalam persidangan, majelis hakim juga sempat menyinggung ihwal waktu pengembalian dana negara yang dilakukan sebelum penetapan tersangka. Menurut kuasa hukum, hal itu menunjukkan itikad baik yang mestinya dihargai dan bukan malah dijadikan dasar pidana.<\/p>\n

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek hasil pokok pikiran anggota DPRD Sumsel tahun anggaran 2023, yang menyebabkan potensi kerugian negara.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>