{"id":60475,"date":"2025-10-07T14:33:25","date_gmt":"2025-10-07T07:33:25","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=60475"},"modified":"2025-10-07T15:07:41","modified_gmt":"2025-10-07T08:07:41","slug":"stih-sumpah-pemuda-gelar-penyuluhan-hukum-optimalisasi-peran-perangkat-desa-dalam-peningkatan-pendapatan-asli-desa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/stih-sumpah-pemuda-gelar-penyuluhan-hukum-optimalisasi-peran-perangkat-desa-dalam-peningkatan-pendapatan-asli-desa\/","title":{"rendered":"STIH Sumpah Pemuda Gelar Penyuluhan Hukum: Optimalisasi Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID BANYUASIN-Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda Palembang kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat bertema \u201cOptimalisasi Peran Perangkat Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Pulau Harapan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin.\u201d<\/strong><\/p>\n

Kegiatan yang digelar di Balai Desa Pulau Harapan pada Senin (6\/10\/25) tersebut dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan BPD, Karang Taruna, Tim PKK, dan warga setempat.<\/p>\n

Program ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang didanai oleh Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2025 melalui skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP).<\/p>\n

Ketua Tim Penyuluhan kepada Masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sumpah Pemuda adalah Dr. Windi Arista, SH., MH., dengan anggota tim terdiri dari Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum., Enni Merita, SH., MH., dan dari Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Aprin Palembang, yaitu Dr. Yuliza, SE., M.Si., MM.<\/p>\n

Dalam sambutannya, Dr. Windi Arista menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa terhadap tata kelola aset serta strategi pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes).<\/p>\n

\u201cBanyak aset desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui penyuluhan ini, kami ingin membantu perangkat desa memahami regulasi dan strategi pengelolaan aset agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga akan memfasilitasi legalisasi merek dagang produk UMKM agar menjadi produk unggulan Desa Pulau Harapan,\u201d ujar Windi.<\/p>\n

Kegiatan diawali dengan pemaparan materi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai strategi peningkatan PADes melalui pengelolaan aset dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<\/p>\n

Peserta juga mendapat pelatihan pemetaan aset desa menggunakan teknologi spreadsheet digital, guna meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pendataan aset desa.<\/p>\n

Sementara itu, Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum. menekankan pentingnya kemandirian desa dalam pembangunan ekonomi.<\/p>\n

\u201cDesa harus mampu berdikari secara finansial. Dengan penguatan kelembagaan dan peraturan yang jelas, PADes bisa menjadi sumber pembangunan mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pusat,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi seputar potensi lokal yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga usaha kecil berbasis lokal.<\/p>\n

Kepala Desa Pulau Harapan turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.<\/p>\n

\u201cKami merasa terbantu sekali dengan kegiatan ini. Banyak hal baru yang kami pelajari, terutama terkait pengelolaan aset dan pentingnya membentuk BUMDes sebagai sumber pendapatan desa,\u201d katanya.<\/p>\n

Sebagai tindak lanjut, Tim Penyuluh menyerahkan modul dan panduan regulasi desa kepada pemerintah desa sebagai bahan rujukan implementasi program. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama serta komitmen untuk melaksanakan pendampingan lanjutan.<\/p>\n

Melalui kegiatan ini, STIH Sumpah Pemuda menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan hukum, ekonomi, dan kelembagaan desa menuju kemandirian pembangunan yang berkelanjutan<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>