{"id":60563,"date":"2025-10-18T19:15:21","date_gmt":"2025-10-18T12:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=60563"},"modified":"2025-10-18T19:15:21","modified_gmt":"2025-10-18T12:15:21","slug":"ketua-ormas-petir-terjaring-ott-polda-riau-tuding-aliran-dana-rp27-triliun-ke-perusahaan-sawit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/ketua-ormas-petir-terjaring-ott-polda-riau-tuding-aliran-dana-rp27-triliun-ke-perusahaan-sawit\/","title":{"rendered":"Ketua Ormas Petir Terjaring OTT Polda Riau, Tuding Aliran Dana Rp2,7 Triliun ke Perusahaan Sawit"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID RIAU- Seorang ketua organisasi masyarakat (Ormas) bernama Pemuda Tri Karya (Petir), yang diidentifikasi dengan inisial JS, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Riau, yakni tim \u201cRAGA\u201d (Riau Anti Geng dan Anarkisme) bersama Unit IV Subdit Jatanras Ditreskrimum. Penangkapan berlangsung pada malam hari di sebuah coffee shop hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin 14 Oktober 2025.<\/strong><\/p>\n

Dari tangan JS, polisi mengamankan uang tunai sebesar Rp150 juta yang diduga hasil dari praktik pemerasan terhadap sebuah perusahaan kelapa sawit besar di Riau, yakni PT Ciliandra Perkasa (grup dari First Resources).<\/p>\n

Saat digiring ke mobil tahanan, JS sempat berteriak bahwa dirinya \u201cdijebak\u201d oleh pihak perusahaan tersebut. Ia juga menuding adanya aliran dana senilai Rp2,7 triliun dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) ke PT Ciliandra.<\/p>\n

Wakil Direktur Reskrimum Polda Riau, AKBP Sunhot Silalahi, menyatakan bahwa JS ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan pemerasan yang dilakukan dengan modus mengatasnamakan LSM dan mengancam perusahaan dengan pemberitaan negatif serta aksi demo. \u201cModusnya, pelaku mengatasnamakan LSM untuk menakut-nakuti korban,\u201d kata AKBP Sunhot.<\/p>\n

JS kini diamankan di Mapolda Riau dan dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara.<\/p>\n

Kejadian ini menyoroti bagaimana praktik pemerasan yang melibatkan ormas dapat berdampak pada dunia korporasi dan perkebunan, serta bagaimana aparat kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat. Meskipun klaim aliran dana Rp2,7 triliun muncul secara publik oleh tersangka, belum ada verifikasi terbuka dari lembaga penegak hukum bahwa angka tersebut sudah terbukti secara sah. Oleh karena itu, publik diimbau untuk menunggu hasil penyidikan resmi dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>