{"id":60882,"date":"2025-12-26T22:31:14","date_gmt":"2025-12-26T15:31:14","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=60882"},"modified":"2025-12-26T22:31:14","modified_gmt":"2025-12-26T15:31:14","slug":"diduga-tipu-warga-dan-rusak-lahan-oknum-kades-pinang-banjar-dilaporkan-ke-polda-sumsel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/diduga-tipu-warga-dan-rusak-lahan-oknum-kades-pinang-banjar-dilaporkan-ke-polda-sumsel\/","title":{"rendered":"Diduga Tipu Warga dan Rusak Lahan, Oknum Kades Pinang Banjar Dilaporkan ke Polda Sumsel"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG-\u00a0 Dugaan penipuan dan pengrusakan lahan mencuat dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Seorang warga bernama Rudiyanto melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan oknum Kepala Desa Pinang Banjar ke Polda Sumatera Selatan.<\/strong><\/p>\n

Laporan tersebut terkait pembukaan jalan TMMD yang diduga melintasi lahan milik Rudiyanto tanpa izin resmi, sehingga menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman sawit milik korban.<\/p>\n

Kuasa hukum Rudiyanto menyebut, tindakan oknum kades dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan tertulis maupun pelepasan hak atas tanah dari pemilik sah. Padahal, menurut pelapor, lahan tersebut merupakan hak milik pribadi yang dilindungi hukum.<\/p>\n

\u201cKlien kami tidak pernah memberikan izin, apalagi menandatangani surat pelepasan hak. Namun lahan itu justru digunakan untuk proyek TMMD. Ini jelas mengarah pada dugaan pengrusakan dan penipuan,\u201d tegas Advokat Afif Batubara SH MH dan Advokat Fahmi SH MH, saat ditemui di Mapolda Sumsel, Jumat (26\/12\/2025).<\/p>\n

Tak hanya itu, oknum kades juga diduga menjanjikan kompensasi berupa pengerasan jalan dan pembangunan jembatan sebagai bentuk ganti rugi penggunaan lahan. Namun hingga proyek TMMD rampung, janji tersebut tidak pernah direalisasikan.<\/p>\n

Merasa dirugikan dan ditipu, Rudiyanto akhirnya menempuh jalur hukum. Sebelum melapor ke Polda Sumsel, tim kuasa hukum telah lebih dulu menyampaikan laporan ke Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) dan Inspektorat Muba.<\/p>\n

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, serta indikasi pelanggaran administrasi dan prosedur dalam pelaksanaan proyek desa.<\/p>\n

\u201cKami sudah melapor ke Kejari Muba terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Hari ini laporan ke Polda Sumsel kami fokuskan pada unsur pidana penipuan dan pengrusakan properti,\u201d tambah Fahmi SH MH.<\/p>\n

Pihak kuasa hukum berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan profesional, meski kasus ini berkaitan dengan program pembangunan desa. Menurut mereka, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga atas kepemilikan tanah.<\/p>\n

Sementara itu, Rudiyanto mengaku mendukung program TMMD yang bertujuan membangun desa. Namun ia menyayangkan pelaksanaannya yang dinilai tidak transparan dan merugikan warga.<\/p>\n

\u201cSaya mendukung pembangunan, tapi lahan saya rusak tanpa sosialisasi dan tanpa ganti rugi yang jelas. Janji juga tidak ditepati,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Rudiyanto menambahkan, selain lahan pekarangan rusak, sejumlah pohon sawit miliknya ikut tergerus akibat aktivitas alat berat dalam proyek tersebut.<\/p>\n

\u201cKami minta keadilan. Hak kami harus dipulihkan atau diganti rugi sesuai ketentuan hukum,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Saat ini, laporan tersebut telah resmi diterima oleh SPKT Polda Sumatera Selatan dengan Nomor: LP\/B\/1806\/XII\/2025\/SPKT\/POLDA SUMATERA SELATAN.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>