{"id":61630,"date":"2026-05-18T13:11:40","date_gmt":"2026-05-18T06:11:40","guid":{"rendered":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/?p=61630"},"modified":"2026-05-18T13:11:40","modified_gmt":"2026-05-18T06:11:40","slug":"perwali-sampah-palembang-resmi-berlaku-akademisi-nilai-kebijakan-ratu-dewa-sangat-progresif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/buanaindonesia.co.id\/sumsel\/perwali-sampah-palembang-resmi-berlaku-akademisi-nilai-kebijakan-ratu-dewa-sangat-progresif\/","title":{"rendered":"Perwali Sampah Palembang Resmi Berlaku, Akademisi Nilai Kebijakan Ratu Dewa Sangat Progresif"},"content":{"rendered":"

BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 17 Tahun 2026 tentang penegakan disiplin pengelolaan sampah mendapat dukungan dari kalangan akademisi.<\/strong><\/p>\n

Akademisi Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Dr. Dadang Apriyanto, S.H., M.H., menilai langkah yang diambil Wali Kota Palembang Ratu Dewa merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketertiban lingkungan dan kesehatan masyarakat.<\/p>\n

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Dadang Apriyanto saat ditemui di ruang kerjanya di Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Sabtu (16\/05\/2026).
\nMenurut Dr. Dadang, penerapan sanksi administratif hingga sanksi sosial bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan merupakan kebijakan yang relevan dengan prinsip hukum modern. Regulasi tersebut dinilai tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga edukasi sosial dan perubahan perilaku masyarakat.<\/p>\n

\u201cPerwali Nomor 17 Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang tidak lagi memandang persoalan sampah sebagai isu biasa, melainkan persoalan hukum, kesehatan publik, dan ketertiban sosial. Kebijakan ini sangat tepat karena menempatkan disiplin lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum warga negara,\u201d ujar Dr. Dadang.<\/p>\n

Ia menjelaskan, secara yuridis pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk regulasi administratif demi menjaga ketertiban umum dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemberian denda terhadap pelanggar merupakan instrumen penegakan hukum yang sah selama dilakukan secara proporsional, transparan, dan berkeadilan.<\/p>\n

Lebih lanjut, Dr. Dadang menilai pendekatan sanksi sosial seperti kerja bakti membersihkan fasilitas umum memiliki nilai edukatif tinggi. Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip restorative approach dalam hukum modern, yakni membangun kesadaran sosial dibanding sekadar memberikan hukuman.<\/p>\n

\u201cPelanggar tidak hanya dikenai denda, tetapi juga diajak memahami dampak nyata dari perilaku membuang sampah sembarangan. Ini merupakan bentuk pendidikan hukum kepada masyarakat agar tumbuh budaya disiplin dan rasa memiliki terhadap lingkungan kota,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Palembang yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi turut menghadirkan solusi konkret melalui distribusi ratusan kotak sampah serta pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).<\/p>\n

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah daerah telah menerapkan pendekatan komprehensif melalui kombinasi regulasi, edukasi, fasilitas publik, dan inovasi teknologi lingkungan.<\/p>\n

\u201cKonsep pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah progresif dan visioner. Ini bukan hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Palembang,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Di akhir pernyataannya, Dr. Dadang mengajak masyarakat mendukung penuh kebijakan tersebut sebagai bentuk partisipasi warga dalam menciptakan kota yang bersih, sehat, dan beradab.<\/p>\n

\u201cKeberhasilan Perwali ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran masyarakat. Budaya bersih harus dibangun bersama. Kota yang bersih adalah cerminan masyarakat yang taat hukum dan memiliki peradaban maju,\u201d tutupnya.<\/p>\n

Bagikan ini:<\/h3>