BUANAACEH, ACEH JAYA –Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Barat Daya ( Abdya ) telah menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBK tahun 2017 ke Pemerintah Aceh, Selasa 16 Januari 2017.
Kebijakan ini buntut tak tercapainya kesepakatan pengesahan anggaran lewat qanun lantaran diboikot oleh 10 anggota DPRK setempat.
Penyerahan tersebut berlangsung di Dinas Keuangan Aceh dan tidak dihadiri oleh Bupati Abdya Jufri Hasanuddin. Sementara 14 anggota DPRK Abdya dilaporkan ikut bersama TAPA mengantar perbub itu ke Banda Aceh.
“Hari ini Pemerintah Abdya menyerahkan Perbup ke Pemerintah Aceh, untuk kemudian dievaluasi,” kata Wakil Ketua DPRK Abdya I, Romi Syah Putra.
Lebih Lanjut Ia menjelaskan, seharusnya sebagai legislatif, mereka tidak ikut terlibat dalam penyerahan perbup tersebut. Hanya saja, sebagai representatif masayarakat Abdya, pihaknya berinisiatif untuk ikut serta dalam penyerahan tersebut.
“Menurutnya banyak aspirasi masyarakat Yang tidak terserap lantaran gagal dilakukan pembahasan, maka kami datang untuk menyampaikan aspirasi itu, ” katanya.
Selain itu,dikatakannya, ada banyak pos anggaran yang akan dipotong dengan diperbupkan APBK Abdya 2017, seperi TC pegawai, honor tenaga kontrak, dan bantuan untuk fakir miskin (bansos).
Itulah sebabnya, kata dia, sebagai anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat Abdya, mereka memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan agar post-post anggaran itu terakomodir.
Romi juga membantah bahwa pihaknya tidak pernah melakukan bedah rencana anggaran antara pemerintah Abdya dengan legislatif, seperti tudingan 10 anggota DPRK yang memboikot pengesahan RAPBK.
“Bahkan kalau tidak percaya masih ada pertinggal di bidang risalah. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa belum ada pembahasan maka hal itu tidak benar,” Demikian jelasnya.
