BUANAINDONESIA.CO.ID, ACEH JAYA – Musda Perdana JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) DPD Aceh Jaya, yang dilaksanakan 14 Oktober ini, Mohd. Joni Ketua Formatur pelaksana Musda, kepada www.buana indonesia, Jum’at (6/10).
Joni menegaskan, kegiatan tersebut tetap terlaksana, walaupun adanya dugaan rintangan dan hambatan yang akan dilakukan oleh oknum anggota sendiri.
Terkait tulisan menyebutkan, adanya oknum mengatas namakan JPKP Aceh Jaya, ingin melakukan Musda Ilegal dengan memanfaatkan beberapa oknum pengurus JPKP dalam mensukseskan musda, terang Joni.
Apa yang disampaikan oleh insial Fj, pada beranda media sosial (FB) miliknya, dan apa yang dikatakan oleh oknum tersebut tidak berdasar, karena sebut Joni, musda yang akan dilaksanakan ini, sudah mendapat persetujuan dari Pusat.
Yang terjadi, ungkap Joni, dengan dilaksanakan Musda ini dapat membuktikan ketidak mampuannya dalam mengelola organisasi. Seharusnya, selaku Ketua, dia mampu mengkoordinir anggotanya untuk mengimplementasikan visi misi JPKP di masyarakat serta taat kepada aturan dasar sebagaimana diamanatkan AD/ART. Salah satunya, menjalankan musda yang direncanakan tanggal 14 mendatang, sudah berdasarkan keputusan rapat bersama, papar dia.
Hal ini telah dilakukan melalui komunikasi berjenjang, malah Sekjen DPW langsung memfasilitasi pertemuan perencanaan Musda sampai Ketua SK Panitia dikeluarkan langsung oleh Ketua umum JPKP Maret Samuel Sueken, tanggal 4 Oktober 2017.
Kita berharap, dia dapat membantu menyukseskan acara Musda secara bersama, jangan menjadi provokativ di media sosial. Kalau ada yang tidak sesuai mari kita diskusikan secara internal, himbau Joni.
Selain itu, kita juga mengajak kepada saudara Fj, untuk ikut maju sebagai calon Ketua kembali. Kita siap memfasilitasikan, tutup Mohd. Joni
