BUANAINDONESIA.CO.ID, ACEH – Mantan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen Purn Soedarmo, mengaku terus mengikuti berita tentang perkembangan Provinsi Aceh. Apalagi setelah Pilkada, dirinya hampir saban hari memantau kondisi Aceh, dikarenakan daerah ini telah menjadi bagian dari hidupnya. Demikian penggalan isi surat terbuka dari Soedarmo yang diterima BUANAINDONESIA melalui pesan Whats App (WA). Berikut isi utuh surat tersebut:
Mengikuti berita tentang perkembangan Provinsi Aceh, konon lagi seusai Pilkada 16 Februari 2017 yang lalu hampir saban hari kami lakukan, hal ini disebabkan Aceh telah menjadi bagian dari hidup kami.
Namun belakangan ini, kami menilai ada “Something Wrong” dengan Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, beliau kerap mengeluarkan statement yang a historis, tidak benar, agitatif dan cenderung provokatif dan itu dilakukan secara massif, sebagaimana dalam temu pers dilakukan Zaini Abdullah pada hari Minggu 12 Maret 2017 di Banda Aceh, dimana Zaini menyatakan dongkol kepada kami, itu adalah asumsi liar.
Kedongkolan Zaini itu bukan karena kebijakan yang kami ambil semasa menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, seperti melaksanakan Pengukuhan Pejabat 64 Eselon II, 351 Pejabat Eselon III di Anjong Mon Mata dan Pejabat Eselon IV yang jumlahnya 947 orang, karena kami sebagai aparatur negara yang menjalankan perintah Undang-Undang, itu bukanlah keinginan saya pribadi tapi adalah mutatis mutandis (otomatis) dari amanat Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diregulasikan dengan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo, dan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
Dan pelaksanaan pengukuhan aparatur pejabat di Pemda Provinsi Aceh itu dilakukan melalui tahapan selektif oleh Baperkajat dan Komisi Aparatur Sipil Negara, Zaini Mungkin Lupa, bahwa Sekda juga ikut saya kukuhkan kembali.
Pembentukan Perangkat Daerah menurut PP 18 tahun 2016, dilakukan berdasarkan asas: a). Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b). Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c). Efisiensi; d). Efektivitas; e). Pembagian habis tugas; f). Rentang Kendali; g). Tata Kerja Yang Jelas; dan h). Fleksibilitas, jadi sangat naïf bila dinilai sebagai bentuk suka-suka pemangku kebijakan.
Biarlah rakyat Aceh yang menilai kinerja kami, karena prinsip kami hidup itu biarlah berbakti, dan kami telah berbakti bagi negeri tercinta NKRI, walaupun tidak dipuji itu kami menganggap resiko seorang pejuang dalam bertugas.
Kemudian terkait KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lhokseumawe, Zaini Abdullah tidak mengetahui akibat terlalu fokus mengikuti Pilkada justru KEK ini hampir saja dikeluarkan dari daftar PSN (Proyek Strategis Nasional) karena alasan tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah, dan apabila benar dikeluarkan dari daftar PSN, Aceh akan rugi secara holistik (menyeluruh) dan konperehensif, dan saya berinisiatif melobi Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan waktu, dan juga melobi Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk kembali diakomodir KEK Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 3 tahun 2016.
Substansi Zaini dongkol bukan karena dikelola Oleh Konsorsium BUMN, mohon maaf ya mengurus Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) Zaini Abdullah tidak mampu, beliau sibuk menempatkan para pelaksana yang tidak profesional, kami tidak mau menduga ada hubungan khusus atau semacam apa, karena faktanya berbagai jabatan yang isi semua ada korelasi dengan beliau sendiri, begitu pula terhadap berbagai badan atau dinas-dinas menjelang lengser dari jabatan Gubernur, benar Zaini Abdullah mempertahakan marwah, sekali lagi maaf bukan marwah Rakyat Aceh, tapi marwah dirinya sendiri.
Jurus Pola “Politik Sempoyongan” ala Zaini ini tidak terlepas dari kekalahan Zaini di Pilkada kemarin, Jadi Zaini itu panik, hampir dimayoritas petahana pada Pilkada serentak 2017 se Indonesia dipastikan menang, paling tidak sekalipun kalah, ya! kalah tipis, Sementara Zaini ini berada diposisi Nomor 4 jumlah perolehan suara, hal ini sesuai dengan nomor urutnya.
Nah inilah mungkin yang menjadikannya frustasi dan sakit hati, akhirnya kekesalan ini ditumpahkan kepada saya. Jika trend zaman sekarang ini bisa dikategorikan (Gagal Move On), pesan saya kepada Zaini adalah Kecewa pada orang lain itu hal yang wajar, tapi janganlah sampai kecewa terhadap diri sendiri, maafkan dirimu Pak Zaini agar tidak terus digelut rasa kecewa. Kan ada kata bijak jangan putus asa ketika masalah tak reda juga, segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya.
Pak Zaini, Sudahlah dalam sisa waktu 2,5 bulan ini manfaatkanlah untuk mengabdi kepada masyarakat Aceh. Dengan menunjukkan kinerja yang baik, Endorse para SKPA untuk bekerja keras, kerja cerdas, serta kerja ikhlas, dan rangkullah dan bina mereka, tingkatkan soliditas, jalin untaian silatuhrami, wujudkan kebersamaan dan kekeluargaan demi utk membangun Aceh dan Indonesia tercinta.
Bukan Justru melakukan Politik devide at impera (adu domba) dan terus membangun permusuhan dengan melakukan mutasi inprosedural dan kontraproduktif dengan segala peraturan perundang-undangan. Akhirnya mengundang Reaksi perlawanan dari para SKPA, ini tidak baik dalam sebuah organisasi pemerintahan.
Jika kami diposisi Pak Zaini, betapa malunya sebagai pemimpin dilawan oleh bawahan, miris dan sangat disayangkan hal ini telah terjadi, padahal tim Baperjakat Setda Aceh, menurut hemat kami sangat paham tentang Undang-Undang dan aturan turunan dari peraturan itu sendiri. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, mereka juga telah memberikan saran masukan, tapi tidak diterima oleh Pak Zaini, Jadi jika hendak mau berfikir rasional siapa yang salah dalam masalah ini, gunakanlah Logika sehat dalam membuat keputusan, bukan hanya Logistik dan Pendapat dari si pemberi pendapatan yang didengarkan.
Kami melihat saat ini Masyarakat Aceh sedang menunggu realisasi APBA 2017, karena memang 85 persen Ekonomi dan pembangunan Aceh di topang dari APBA. Punya sedikit sensitifitas terhadap ekonomi yang terpuruk, Rakyat Aceh miskin di urutan nomor 2 se Sumatera, bukan malah melampiaskan amarahnya dengan cara pejabat diacak-acak karena alasan klasik yaitu tidak loyal dan dan indisipliner, karena itu pejabat maha karya Pak Zaini juga. Pejabat ini dulu yang angkat dan yang melantik juga Pak Zaini.
Bagi kami sebagai seorang prajurit punya prinsip bahwa bawahan itu tidak ada yang salah, tapi pemimpinan yang salah dan tidak peka bila ada bawahan yang tidak melaksanakan tugas secara benar.
Terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan Redaksi Media Cetak & Elektronik
Jakarta 12 Maret 2017.
Salam Hormat,
Mayjen Purn Soedarmo
Mantan PLT Gubernur Aceh
