BUANAACEH.COM, ACEH SINGKIL – Pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan kantor Kepala Desa, Kampung Ketangkuhan, Kecamatan Suro, Aceh Singkil, pada tahun 2015 lalu diduga sarat korupsi. Pasalnya, menurut warga setempat Geucik telah memangkas Volume pengadaan tanah lokasi pembangunan Kantor Kepala Desa yg sudah ditentukan Anggaran dan Ukurannya, serta tidak terbuka mengenai Surat tanah tersebut.
Warga setempat berinisial MK, menyebutkan Kepada awak media ini. Untuk pengadaan tanah lokasi pembangunan kantor kepala desa tahun 2015 lalu dianggarkan, Rp. 50 juta (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ukuran depan 20 meter × kebelakang 30 meter. Tapi yang dibeli oleh kepala desa hanya 10 meter × 30 meter dengan harga Rp. 20 juta (Dua Puluh Juta Rupiah), dari sisi pengadaan tanah saja sudah Rp, 30 Juta (Tiga Puluh Juta Rupiah) kerugian Negara, bagai mana dengan kegiatan yang lain, ungkap MK.
“Masalah harga dan ukurannya, saya sudah tanyakan langsung kepada pemilik tanah itu. kalau merasa kurang yakin dengan keterangn saya, coba tanyakan langsung kepada Perangkat Desa ataupun masyarakat”. Tuturnya, Sabtu, 04 Februari 2017.
Setelah mendengar pernyataan warga tersebut, awak media ini mencoba menanyakan kepada salah satu Perangkat Desa terkait hal tersebut. Dirinya membenarkan adanya penyelewengan . Selain itu, perangkat Desa juga minta meminta awak media merahasiakan namanya saat mengkonfirmasi kepala desa.
“Bener, itu Dana Desa (DD) tahun 2015 lalu, sampai sekarang pun surat tanah Kantor Desa tidak ada”. Ujarnya.
Ironisnya. Geuchik Kampung Ketangkuhan, Irwan Berutu, saat dikonfirmasi, tepat di samping Kantor Desa. Pernyataannya dalam hal pengadaan tanah untuk pembangunan kantor kepala desa sangat berbelit-belit. Mulai dari ukuran depan 20 meter menjadi 25 meter di dua tempat.
“20 meter, di sini 15 meter (Kantor Desa-Red) di sana 5 meter. Ehhhh,, 25 meter semua, di sini 15 meter dan di sana 10 meter. Karena di sini harga tanah 2 juta permeter, Rencana yang 10 meter untuk membangun gedung Posyandu”. Endus Irwan dengan nada gugup.
