BUANAINDONESIA.CO. ID, SUBULUSSALAM – Beberapa tokoh masyarakat Kec.Sultan Daulat terdiri dari Anggota DPRK dapil Sultan Daulat, tokoh pemuda, Sekcam dan kaum ibu adakan pertemuan dengan unsur pimpinan DPRKA Antara lain Wakil Ketua I dan II serta komisi B DPRK Subulussalam di ruang Banggar gedung DPRK Subulussalam. Senin (21/08)
Andong Maha, tokoh pemuda Sultan Daulat yang ikut hadir saat itu, meminta DPRK agar terus memonitoring proses hukum yang sedang berjalan terhadap masyarakat sultan daulat, yang beberapa hari lalu telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, terkait pembakaran PT Asdal beberapa bulan lalu.
Andong Maha juga meminta agar pihak DPRK melakukan pengukur ulang terhadap tapal batas HGU, milik PT. Asdal, yang terletak di enam desa. dan Juga meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Subulussalam segera bentuk pansus, terkait hal itu.
Senada juga dikatakan H. Ajo Irawan, tokoh masyarakat Sultan Daulat, dan saat ini menjabat sebagai anggota DPRK Subulussalam, Ia menambahkan, beberapa orang dari yang telah di tangkap oleh polisi, tidak tau apa-apa, artinya salah tangkap. Karnanya, dirinya meminta kpd DPRK untuk melaksanakan pansus terkait hal itu.
“Kami juga berharap Pemerintah Kota meminta pada pihak kepolisian, melakukan penangguhan penahanan, terhadap warga sultan daulat yang disangka melakukan pengrusakan dan pembakaran”. Tegas Ajo.
Semnatara itu Fajri Munte Wakil Ketua II DPRK Subulussalam yang juga menjadi utusan dalam pertemuan itu mengatakan, seharusnya terkait tragedi ini pihak PT ASDAL membuka diri untuk duduk bersama dengan Muspida Kota Subulussalam, untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini, sehingga permasalahan itu tidak berlarut- larut, sehingga dapat merugikan kedua pihak
Fajri menambahkan pihak perusahaan memang telah menutup diri,” Kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Subulussalam, berharap setelah kami menyurati owner PT Asdal mereka dapat datang nanti ketika pada acara RDP. Agar masalah ini bisa terselesaikan dengan berbagai solusi. Saya sangat menyesali sikap pihak BPN provinsi Aceh, yang mana mereka telah melakukan ukur ulang beberapa pekan lalu, tanpa melakukan koordinasi degan pemerintahan terendah, yaitu Keuchik di enam desa tersebut”. Harapnya.
Hal ini juga, sambung Fajri, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisannya hubungan antara pihak perusahaan degan masyarakat setempat.
Akar permasalahan semua ini, tambah Fajri, disebabkan oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi Aceh, yang terkesan arogan. Mereka dengan semena-mena telah melakukan pengukuran ulang secara sepihak.
“Kami juga akan mempertanyakan kepada pihak kepolisian bagai manakah SOP sebenarnya, disaat melakukan penangkapan terhadap warga Sultan Daulat. pasalnya ada dugaaan terjadi kesalahan prosedur saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi, terkait tragedi pembakaran PT Asdal”. Katanya.
Hj.Mariani Harahap yang menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRK Subulussalam, yang ikut hadir saat itu, juga menjelaskan masalah PT Asdal dari dalu tidak pernah tuntas. Dan jika saat ini kita tidak duduk bersama semua, pihak-pihak yang terkait untuk melakukan membahasnya, maka sudah pasti masalah ini akan terus berlanjut hingga kapanpun.
Dalam kesempatan yang sama Tokoh masyarakat Sultan Daulat, Kecik Jabi-Jabi Manjang, meminta kepada DPRK setempat jika ada lahan yang termasuk dalan HGU, agar segera dilepaskan oleh pihak perusahaan, jangan lagi dimasukan dalam lokasi Hak Guna Usaha, tanpa ada upaya diganti rugi.
Dirinya juga meminta DPRK Kota subulussalam agar melakukan mengajuan penangguhan penahanan kepada pihak Penegak Hukum, terkait sejumlah masyarakat yang telah ditahan oleh pihak kepolisian.
Juga berharap agar segera DPRK setempat segera membetuk Tim Pansus, dan dapat turun kelokasi tanah yang saat ini sedang dalam sengketa, dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman pada masyaraka di Sultan Daulat. Agar situasi di Kecamatan tersebut bisa kembali d normal, tidak lagi mencekam seperti saat ini.
Menurutnya kondisi seperti saat ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, karena masyarakat merasa was-was ketika hendak beraktifitas.
Seperti diketahui ada 6 desa di Kecamatan Sultan Daulat yang terkena dampak langsung dengan keberadaan HGU PT.Asdal, diantaranya Desa Sigrun, Desa Lae Langge, Desa Suak Jampak, Desa JabiJabi, Desa Jabi-Jabi Barat, dan Desa Suka Maju.
