BUANAACEH.COM, LHOKSEUMAWE – Keterlibatan Mahasiswa dalam kancah perpolitikan di Aceh, menjadi pembincangan dan buah bibir di beberapa Univessitas di daerah, hal tersebut jug menjadi sorotantan tajam dari berbagaiOrganisasi kemahasiswaan, salah satunya Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ( DPM FH Unimal ), Khairul Umam menyampaikan pendapatnya tentang Mahasiswa dan Pilkada Serentak 15 Februari mendatang.
Melalui Pers Release yang di kirimnya ke media BUANAACEH Rabu 8 Februari 2017, Khairul Umam menyebukan, Pada dasarnya mahasiswa merupakan element penting di negara ini, karena merekalah orang-orang yang terdidik dan mengeyam pendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang lebih dibanding warga masyarakat lainnya.
“Mahasiwa juga sering disebut agent off chage ( agen perubahan ) dalam beberapa kesempatan, namun akhir-akhir ini sudah terlalu banyak terlihat mahasiswa yang terlibat dalam politik praktis di pilkada 2017 ini,” Ungkap Kairul Umam.
Menurutnya, hal tersebut tidak lagi menjadi rahasia bagi umum, jika sebagian dari mahasiswa menjadi timses bagi masing-masing kandidat, baik calon bupati/wali Kota, juga gubernur, namun yang kita khawatirkan adalah, bagi mereka yang menjadi timses dari calon-calon kandidat, tidak lagi dapat menjaga netralitas dan independensinya selaku seorang mahasiswa.
Kairul Umam mencontohkan, jika calon yang mereka usung itu menang, dan ketka Calon Tersebut telah menjabat, lalu melakukan kesalahan, apakah mahasiswa yang mengusung Kandidat tersebut akan berani untuk bersuara.
“Bukankah mahasiswa selama ini dianggap sebagai parlement jalanan, yang berani bersuara serta menyuarkan persoalan-persoalan yang berdampak kepada masyarakat, lantas jika sekarang mereka berpolitik maka bagaimana dengan fungsi kontrol dari mahasiswa itu sendiri,”sebut Umam, salah satu Mahasiswa Hukum Tata Negara.
Khairul Umam perpendapat, dalam politik pasti ada deal-deal politik, dan itu sangat kita khawatirkan jika mahasiswa sekarang sudah menuju ke tahap itu, memang tidak ada peraturan Hukum yang menyebutkan mahasiswa tidak boleh berpolitik, namun itu merupakan bagian dari etika pergerakan mahasiswa, karena pada dasarnya mahasiswa adalah pengawal kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap kepentingan2 kelompok,”Pungkasnya.
