BUANAINDONESIA.CO.ID, SUBULUSSALAM – Ketua DPW Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) kota Subulussalam Raswanto sangat Menyesalkan sikap kesewenagan Perusahaan PT Asdal Prima Lestari dalam menyelesaikan polemik penyerobotan lahan dengan masyarakat, hingga menimbulkan kemarahan warga yang berujung pada pembakaran fasilitas Perusahaan APL pada Rabu 2 Agustus lalu.
Dalam Release Pers yang di kirim ke Media ini Senin (6/8/2017), Purwanto menyebutkan seharusnya perusahaan melihat Kaedah-Kaedah adat kampung setempat, dengan melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian persoalan lahan tersebut.
Menurut Raswanto, dirinya sangat menyayangkan sikap pemerintah yang sepertinya tidak mau tau dengan persoalan lahan tersebut. padahal, konflik antara Perusahaan dan masyarakat Sultan daulat bukanlah yang pertama, tapi sudah yang kesekian kalinya. “namun, tidak adanya kebijakan atau langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk meredam persoalan ini. Ada apa…?'”Tulis Raswanto.
Ditambahkannya, seharusnya dalam penyelesaian konflik antara Perusahaan dan masyarakat perlu keterlibatan seluruh pihak instansi terkait, khususnya pemerintah kota Subulussalam sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Raswanto yang juga pemuda kecamatan Sultan daulat itu menghimbau agar pemerintah kota Subulussalam dan provinsi untuk bisa lebih serius Dalam menertibkan Perusahaan yang tidak memiliki HGU ataupun persyaratan lain sesuai aturan mendirikan sebuah perusahaan. Dan menindak tegas bagi pemilik perusahaan yang sudah menggarap lahan perkebunan namun ditelantarkan begitu saja. tanpa ada kontribusi bagi masyarakat, malah menjadi bencana bagi warga sekitar, “lebih baik dicabut perizinannya.” Imbuhya
Menyikapi status FB sekda kota Subulussalam beberapa hari ini yang menjadi perbincangan di masyarakat. Raswanto juga menyayangkan hal tersebut, kata Raswanto, selaku penjabat publik tidak sewajarnya melontarkan kata-kata yang dapat memperkeruh suasana yang belum kondusif, “Seharusnya menjadi suatu control balance bagi masyarakat dengan memberikan respon positif untuk menstabilkan kekacauan di kalangan masyarakat yang masih sangat mudah terpancing. Dalam statusnya tersebut sekda seperti membackup pemerintah dan investor, tanpa mengutamakan ketentraman masyarakat Subulussalam khusunya Sultan daulat” tambahnya.
Tetapi apapun itu Raswanto meminta kasus APL ini jangan hilang sekejap begitu saja hanya dengan cuitan sekda kota Subulussalam, “semoga persoalan ini ditangani serius oleh pemerintah. dan meminta kepada Gubernur Aceh melalui Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit yang ada di pemko Subulussalam dan melakukan Pengukuran ulang agar kita tahu siapa yang bermain Masyarakat atau perusahaan”. Tegasnya.
