BUANAINDONESIA.COM, ACEH – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian pada 70 Polres yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia.
Setelah dua tahun sebelumnya menilai kinerja Polda, dan tahun 2016 mengukur kinerja Polres tipe rural dan urban. Tahun ini ITK ingin melihat kualitas kinerja Polres di tipe Perairan, Perbatasan antar negara dan rawan konflik.
Menurut ketua tim ITK mabes Polri, Kombes Pol R. Nurhadi Y pemilihan ketiga tipe tersebut sangat kontekstual dengan program nasional Pak Jokowi, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, membangun wilayah perbatasan dan menciptakan keamanan untuk mendukung iklim investasi.
Ini juga sekaligus menjadi komitmen nyata Kapolri dalam menciptakan anggota Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) agar proses pembangunan di wilayah semakin cepat.
“Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Yang diseebabkan salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.” Jelas Kombes Pol R. Nurhadi
Harapan Mabes Polri, Lanjud Kombes Pol R. Nurhadi, ITK yang akan menampilkan ranking, diharapkan akan tercipta kompetensi yang sehat dalam menuju kinerja yang terbaik di masing-masing Polres.
“Terbaik menurut ukuran ITK yakni dari segi kompetensi, respon, perilaku dan keadilan anggota terhadap masyarakat, maupun keterbukaan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan. Hingga pada akhirnya pembenahan tersebut dapat menciptakan kualitas pelayanan kepada publik yang optimal.”
Mengingat pentingnya penelitian ini, Mabes Polri menggandeng Kemitraan sebagai lembaga independen yang telah berpengalaman dalam menyusun indeks untuk menjaga independensi pengukuran.
“Hasil ITK dua tahun sebelumnya telah menunjukan kualitas dan independensi lembaga Kemitraan.” Ungkap Kombes Pol R. Nurhadi
Sementara itu, menurut peneliti Kemitraan Ahmad Fawaiq, ITK awalnya dibangun atas dasar kebutuhan Polri untuk melihat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di daerah. Dalam perkembangannya seiring kuatnya komitmen lembaga dalam melaksanakan pengukuran ini, ITK menjadi alat ukur yang komprehensif melihat dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja Polri di wilayah.
“ITK merupakan program yang digagas Pak Tito sewaktu beliau menjabat sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri tahun 2014. Saat beliau diangkat menjadi Kapolri, ITK dijadikan sebagai bagian dari program prioritas.”
Kapolres Aceh Singkikil AKBP Rizkian, Melalu Wakapolres menyebutkan, kami menyambut baik tim ITK yang akan mengukur kinerja Polresnya. Beliau berharap ITK Polri dan Komitmen Mendukung Pembangun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian pada 70 Polres yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia.
