PALEMBANG, buanaindonesia.com– Kebijakan Pemerintah Pusat dianggap kurang pas dan kurang memperhatikan terhadap kepentingan publik, demikian hal ini dikatakan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) Yuswar Hidayatullah menanggapi pengumuman K-2 Calon Pegawai Negeri sipil, jumat (14/02) yang lalu.
“Kalau kita perhatikan sangat minim sekali pengangkatan tahun ini yang menyangkut kepentingan publik, saran saya kepada pemerintah pusat, seharus memperhatikan para tenaga honorer yang sudah lama mengabdi didaerah itu sehingga harus mendapat prioritas utama,”ujarnya politisi Partai PKS ini selasa (18/02)
Dikatakannya, masih banyak kepentingan publik belum terpenuhi seperti kekurangan guru, tenaga kesehatan di daerah-daerah di wilayah Sumsel.
Dia menambahkan, akan mempertanyakan kepada pemerintah pusat tentang nasib K-2 ini, apakah dirumahkan atau masih dikaryakan, kalau pemerintah tidak mampu memberi gaji solusi bagaimana? kita belum tau secara pasti. “Sampai sekarang saya belum tau secara pasti nasib K-2 ,” imbuhnya
Sementara itu, tenaga yang tidak lulus K-2 yang tidak mau disebut namanya mengatakan, Selayaknya pemerintah pusat atau daerah harus memperjelas terhadap nasib-nasib kami ini pasca pengumuman K-2 ini.
“Aku sudah mengabdikan sebagaian jiwaku kependidikan, mohon kiranya pemerintah memperhatikan nasib K-2 yang belum lulusnya ini,” dengan nada melas. (War)
