PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Wakil Ketua DPR Fadli Zon heran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tetap enggan mengakomosi rekomendasi panitia kerja (Panja) Komisi II. Dia menyebut komisioner KPU yang dipimpin Husni Kamil Malik ini bermasalah.
“Kita ini mau menyelesaikan masalah bukan mencari masalah. Saya lihat KPU itu lagi cari masalah, begitu. Jadi, komisioner-komisioner yang ada sekarang itu menurut saya bermasalah,” kata Fadli, seperti yang dilansir dilaman detik.com, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2015
Menurutnya, kebijakan KPU yang tak menerima rekomendasi DPR bisa berdampak terhadap konflik sosial politik berkepanjangan di daerah. Padahal, rekomendasi yang diajukan Panja Komisi II DPR tak menyalahi aturan dalam Undang-Undang Partai Politik.
“Itu lah yang saya maksud KPU ini cukup aneh ya. Dia tidak mau menyelesaikan masalah sehingga nanti kalau ada konflik sosial, konflik politik berkepanjangan di daerah, ini gara-gara KPU. Karena KPU yang membuat masalah ini tidak selesai seolah-olah berlindung di balik undang-undang,” sebut politisi Gerindra itu.
Fadli yakin jika KPU menerima rekomendasi Komisi II maka dipastikan tak mengganggu tahapan Pilkada. Ia mengingatkan dalam sengketa kepengurusan parpol maka yang diperlukan adalah putusan inkrah.
“Sebenarnya kalau tidak mau mengganggu tahapan pemilu, KPU dengan segera menerima rekomendasi Komisi II. Saya kira itu nggak ada masalah gitu ya. Partai yang berselisih pertama memang harus diusahakan ada keputusan inkrah sebelum masa pendaftaran,” katanya. (***)
