MUARAENIM, Buana Indonesia- Sebagian besar Kepala Desa dan Kelurahan yang berada di dalam Kabupaten Muara Enim, pertanyakan kapan batuan desa (Bandes) yang berasal dari Gubernur Sumsel turun. Sebab sudah hampir akhir tahun belum ada tanda-tanda akan turun, padahal dana tersebut dipergunakan untuk operasional dan pembangunan di desa/kelurahan.
“Kalau dahulu sebelum tahun 2009, Bandes Gubernur tersebut diberikan dua termin dalam setahun. Tetapi kalau sekarang di berikan satu tahun sekali,” ungkap beberapa Kepala Desa di Kabupaten Muara Enim yang enggan disebutkan namanya dengan alasan tidak etis, Senin (14/11) di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) kabupaten Muaraenim di sela-sela mengambil dana operasional desa dari Kabupaten Muaraenim.
Menurut para Kades, untuk bantuan desa dari Gubernur tersebut diberikan kepada setiap desa sekitar Rp 20 juta setahun dengan perincian Rp 10 juta untuk fisik dan Rp 10 juta untuk operasional dan kegiatan rutin di desa seperti posyandu, PKK, Karang taruna dan sebagainya. Dimana bantuan tersebut di berikan secara triwulan tetapi dicairkan dua kali (termin) dalam setahun. Namun sejak tahun 2009, sistim pencairan bandes tersebut dirubah yakni setahun sekali dan pencairannya rata-rata pada akhir tahun yakni sekitar bulan November dan Desember. Dan yang menjadi permasalahan, dari bulan Januari hingga Desember tersebut tentu sudah banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak desa atau kelurahan, namun disisi lain pihaknya tidak mempunyai dana untuk hal tersebut. Dan solusinya pihaknya terpaksa harus pinjam atau berupaya sendiri untuk menutupi biaya tersebut.
“Sebagai contoh untuk posyandu itu perbulannya Rp 200 ribu, jadi kalau setahun Rp 2,4 juta. Belum lagi ditambah kegiatan lain yakni PKK, Karang Taruna dan lain-lain,” pungkas mereka.
Ketika dikonfirmasi ke Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) melalui Sekretaris Amiruddin SSos MM, membenarkan jika dana bandes dari Sumsel tahun 2011 belum turun. Adapun jumah bantuan tersebut yakni bervariasi tergantung status desa/kelurahan tersebut seperti untuk desa defenitif yakni sebesar Rp 20 juta, desa persiapan Rp 15 juta, kelurahan Rp 12,5 juta. Dana tersebut memang dibagikan satu tahun sekali sejak tahun 2009. Dan biasanya dana tersebut dibayarkan setiap akhir tahun sekitar bulan Nopember dan Desember.(Agus Black)
