BUANAINDONESIA.CO.ID PALEMBANG Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmen serius dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, saat membuka Seminar Peringatan Hari Ibu 2025 yang digelar di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (4/12/2025).
Seminar yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Bebas dari Kekerasan Menuju Indonesia Emas 2045” ini dinilai sangat relevan dengan tantangan aktual yang dihadapi perempuan, terutama meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, baik secara langsung maupun melalui ruang digital.
Dalam sambutannya, Edward Candra menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk memastikan setiap perempuan hidup aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
“Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius. Bentuknya terus berkembang, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan berbasis digital. Ini merupakan tantangan bersama yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan,” tegas Edward.
Ia menambahkan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menghambat ketahanan keluarga, kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan daerah.
Untuk itu, Pemprov Sumsel terus mendorong lima pilar utama, yakni penguatan regulasi daerah, peningkatan layanan perlindungan korban, pengembangan sistem data terintegrasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat, dunia pendidikan, dan organisasi perempuan.
Edward berharap, seminar ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan langkah konkret, melahirkan rekomendasi kebijakan, serta memperkuat jejaring kerja dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Selatan.
“Kami mengajak mahasiswa menjadi agen perubahan yang berani bersuara dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Sementara organisasi perempuan diharapkan terus memperkuat advokasi, pendampingan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumsel, Muhammad Zaki Aslam, S.I.P., M.Si., mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas PPPA hingga November 2025, tercatat 587 kasus kekerasan, yang dialami tidak hanya oleh perempuan tetapi juga laki-laki.
Ia menjelaskan, seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran kolektif tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di kalangan generasi muda.
“Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, lembaga layanan, dan masyarakat luas. Peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk menjadi agent of change dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif,” pungkasnya.
