BANYUASIN, Buana Indonesia- Puluhan Wartawan yang bertugas diBanyuasin melaporkan Pjs Kabag Humas Kabupaten Banyuasin Robi Sandes ke Polres Banyuasin dengan nomer laporan TBL/B1-227/VII/2013/Sumsel/Res. Selasa (30/07).
Robi sandes dilaporkan diduga atas tuduhan telah menggelapkan dana iklan dan advertorial yang informasinya dana tersebut sudah dicairkan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset Daerah (DPPKAD) sejak dua bulan yang lalu,namun sampai saat ini dana tersebut belum juga dicairkan kepada media.
Sebelum melapor para wartawan sempat berorasi dan sempat menyegel ruang humas Pemkab Banyuasin guna menuntut agar pemasangan iklan pada media mereka sejak November 2012 lalu hingga sekarang, segera dicairkan sebelum tengah hari.
Selain itu mereka meminta kepada Bupati Banyuasin untuk mencopot Roby Sandes sebagai Pjs Kabag Humas, karna mereka menganggap robi sandes belum cocok untuk menduduki jabatan Pjs Kabag Humas karna dia tidak mampu mengakomodir para awak media dan telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka.
Setelah mendapat desakan dan preser dari para demontras ini akhirnya ada beberapa media yang siap dibayarkan yaitu media dari jawapos grup seputar Indonesia, berita pagi, Sriwijaya Post dan mingguan Suara Sumsel serta beberapa media yang tidak mereka kenal baik wartawannya maupun nama medianya yaitu IPB Bogor dan Kodam Sriwijaya serta Potret
Sementara mereka yang selama ini selalu stenbai di ngebit dilingkungan pemerintah kabupaten Banyuasin tidak akan segera dibayarkan
Merasa sudah dipilih kasihkan akhirnya para demontran ini kembali melakukan orasi dengan harapan agar tuntutan mereka segera dibayarkan menjelang tengah hari seperti kawan-kawan yang lain
Karna waktu yang ditunggu telah tiba namun tuntutan mereka untuk segera dibayarkan tak kunjung mendapatkan titik terang bahkan Asisten III H Zairin yang sempat menemui para wartawan yang sedang orasi didepan ruang humas tersebut tidak juga mampu memberikan solusi dan tak sanggup untuk memanggil PLT Kabag humas
Akhirnya mereka melaporkan permasalahan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Polres Banyuasin
Ibrahim salah satu wartawan yang bertugas dibanyuasin mengatakan
Bahwa tidak ada alasan bagi Pemkab Banyuasin untuk menunda pencairan iklan. Apalagi kalau uang itu sudah ada sejak 5 mei lalu “Patut dipertanyakan, kemana uang itu, apakah terpakai saat Pilkada, atau kemana. Karna kalau dikabupaten lain saat ditagih di DPPKAD cair langsung dibayarkan sesuai apa yang ditagihkan oleh media itu dan tidak perlu berlama-lama” ungkapnya.
Diterangkannya bahwa tagihan yang diajukan oleh para awak media kehumas lengkap dengan kuitansi yang sudah bermaterai sudah diajukan di DPPKAD dan diduga telah lama cair
Jumlah dana yang diajukan di DPPKAD sesuai kuitansi yang ditagihkan oleh sejumlah awak media itu kata Ibrahim sebesar Rp 837.900.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta sebilan ratus ribu rupiah)
“Anehnya sampai saat ini uang kami belum juga cair, ada yang cair tapi hanya sebagian saja itupun setelah didesak dan yang dicairkan itupun sudah merupakan hasil koreksi yang nilainya lebih kecil dari tagihan yang diajukan” tandasnya.
Senada juga disampaikan Anton, dari MNC TV group , Ia sangat menyayangkan sikap Humas Pemkab yang diskriminasi dalam pencairan iklan. “Sejak Banyuasin berdiri saya sudah liputan di sini, kami media resmi, tapi kenapa kami dianak tirikan. Sedangkan media yang tidak jelas seperti IPB, Kodam Sriwjaya dan yang lain malah dilunasi. Padahalan batang hidung wartawanya saja tidak pernah kelihatan,” sesalnya.
Wakil Ketua DPR Banyuasin Askolani saat menemui wartawan mengakui telah mengetuk palu untuk anggaran humas pemkab, termasuk di dalamnya pembayaran iklan media. “Anggaran itu sudah ada, besok (hari ini, red) kami akan panggil Humas pemkab untuk mengklarfikasi hal ini,” tegas Askolani.
Sementara itu Kapolres Banyuasin AKBP Achmad Iksan melalui kasat reskrim Banyuasin AKP Ali Rajikin mengatakan bahwa dirinya akan secepatnya menindak lanjuti laporan dari para awak media tersebut.(jns)
