BANYUASIN Buana Indonesia – Hendri Zaenudin salah seorang Anggota DPRD Banyuasin asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menjabat sebagai manajer Sriwijaya saat ini telah direcall dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin.
Sampai berita ini diturunkan Perecallan itu Belum jelas alasanya, namun isu yang berkembang Hendri Zainuddin direcall lantaran mendukung Dodi Reza saat mencalonkan diri sebagai calon Bupati Muba. Padahal, PKS sendiri sudah menetapkan dukungan untuk pasangan Fahri dan Benny (Bupati dan Wakil Bupati terpilih).
Dari informasi yang diperoleh DPC PKS Banyuasin saat ini sudah melayangkan surat pemberhentian dan penggantian antar waktu (PAW) No : No 22/D AF 02 PKS/1432 tanggal 21 November 2011. Surat yang ditandatangani oleh Ketua DPC PKS Ilham hadi dan Sekretaris Syamsurizal, ditujukan langsung ke Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam.
Dihubungi via ponselnya Hendri Zainuddin mengatakan, ada beberapa alasan dirinya direcall oleh PKS. “ Salah satunya karena saya mendukung penuh pencalonan Dodi Reza Alex sebagai calon Bupati Muba, alasan lain saya dikatakan tidak ikut Munas dan Mukernas. Tapi menurut saya ini hanya alasan pembenaran saja yang dilontarkan oleh DPC PKS. “ terang Hendri.
Diakuinya, secara organisasi ia mendukung sikap PKS mencalonkan pasangan Fahri dan Benny, namun secara individual, Hendri mengaku memiliki calon sendiri yang dianggapnya sebagai calon terbaik.
“ Saya akui secara pribadi saya memang mendukung Dodi Reza, karena dia calon yang terbaik menurut saya. Dalam Undang – undang 1945 sekalipun diatur kebebasan dalam memilih dan dipilih, jadi tidak ada aturannya suatu badan atau organisasi yang mengkerdilkan orang lain dan memaksa orang lain hanya untuk mengikuti calon pilihannya. “ jelas Hendri.
Yang menyedihkan, lanjutnya DPC PKS sama sekali tidak pernah memberitahu kesalahan dan alasan yang jelas soal pemberhentian dan PAW terhadap dirinya. “ Tidak ada peringatan sama sekali, apa kesalahan saya pun saya tidak tahu. “ cetusnya.
Soal keaktifannya sebagai anggota dewan, Hendri yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus anggota komisi II DPRD Banyuasin ini mengaku aktif dalam menjalankan tugas.
“ Sekarang saya bertanya, yang dikatakan aktif itu bagaimana, apakah harus duduk dan hadir terus di kantor DPRD, kan tidak. Yang dikatakan aktif itu, anggota dewan yang turun langsung ke masyarakat terlebih lagi ke daerah pemilihan (dapilnya), dan saya melakukannya. Setiap ada musibah, baik itu berupa kematian atau lainnya saya selalu hadir, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat bawah untuk disampaikan ke dewan. “ bebernya.
Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam, kepada koran ini mengaku belum mau berkomentar banyak. Menurutnya, soal pemberhentian dan PAW merupakan urusan internal partai dan anggota dewan dari partai yang bersangkutan.
“ Mohon maaf saya tidak bisa berkomentar, selain itu saat ini kami (DPRD) masih sibuk mengurusi RAPBD 2012. Jadi masalah ini belum dapat saya jelaskan sama sekali, nanti kalau sudah waktunya pasti akan saya jelaskan. “ janji Agus Salam.
Dihubungi terpisah anggota KPUD Bayuasin Irma Christina mengatakan, hingga saat ini KPU Banyuasin belum menerima surat apapun, baik dari DPRD Banyuasin maupun dari DPC PKS Banyuasin.
“ Kabar yang kami dengar memang ada, tapi bentuk suratnya belum kami terima, memang aturannya surat yang dilayangkan oleh Parpol tentang pemberhentian dan pergantian antar waktu disampaikan ke pimpinan DPRD Banyuasin, setelah itu baru DPRD menyurati kami. Nah sampai hari ini (kemarin, red) tidak ada surat tersebut. “ bebernya.
Sayangnya, Ketua DPC PKS Ilham Hadi tidak dapat dikonfirmasi, dihubungi via ponselnya, Ilham Hadi sedang tidak ada ditempat. “ HP bapak ketinggalan, dia (Ilham) sedang ada pekerjaan di Gasing, ada apa ya ? “ jawab suara seorang perempuan dari ujung telepon.
Meski sudah disampaikan maksud dan tujuan, namun wartawan koran ini tetap belum bisa berbicara langsung dengan Ilham Hadi. “ Belum jelas kapan pulangnya. “ tukas perempuan tadi sambil menutup HPnya. (bi)
