BUANAINDONESIA.CO.ID BANYUASIN– Pelaksanaan reses Anggota DPR RI Yudha Novanza, Komisi I DPR RI dari Dapil Sumsel I, Fraksi Partai Golkar, menuai sorotan tajam. Kegiatan reses yang seharusnya menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan konstituen justru dilaksanakan tanpa kehadiran warga. Reses tersebut digelar di Aula Kantor Camat Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada Selasa (23/12/2025).
Hadir dalam kegiatan itu Camat Talang Kelapa Salinan, sejumlah lurah dan kepala desa se-Kecamatan Talang Kelapa, serta Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian S.P. Namun, tidak tampak partisipasi masyarakat umum sebagai pihak yang secara langsung merasakan dampak kebijakan.
Kondisi ini memunculkan kritik publik. Sejumlah pihak mempertanyakan makna reses jika aspirasi rakyat tidak disampaikan langsung oleh warga, melainkan hanya melalui aparatur pemerintahan. Kritik pun mengemuka dengan nada sinis: apakah warga hanya dibutuhkan saat pemilu?
Menanggapi sorotan tersebut, Yudha Novanza memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa reses tanpa warga bukan berarti mengabaikan masyarakat.
“Bukan, bukan berarti tidak dibutuhkan. Ini kan reses kami. Tapi kami pikir kalau ke aparat pemerintah, kan memang mereka yang setiap hari berhubungan dengan warga,” ujar Yudha.
Menurutnya, para kepala desa dan lurah dianggap telah memahami kebutuhan masyarakat karena intensitas interaksi yang tinggi dengan warga di wilayah masing-masing.
“Kades-kades kan interaksi dengan masyarakatnya. Mereka sudah tahu kebutuhan masing-masing,” tambahnya.
Namun, pernyataan tersebut justru memantik perdebatan baru. Publik menilai, reses bukan sekadar forum koordinasi birokrasi, melainkan mandat konstitusional bagi anggota DPR untuk mendengar langsung suara rakyat, termasuk keluhan, kritik, dan aspirasi yang tidak selalu tersampaikan melalui jalur struktural pemerintahan.
Yudha juga menyebutkan bahwa reses ini merupakan reses pertamanya di Kabupaten Banyuasin, dan sementara difokuskan pada kunjungan ke instansi pemerintah.
“Sebelumnya ke Kodim dan Kominfo, dan kali ini ke instansi pemerintah. Nanti kita keliling, dan kalau nanti desa ada yang bersedia, kita datang,” ucapnya.
Meski demikian, publik berharap komitmen tersebut benar-benar diwujudkan. Sebab, tanpa kehadiran warga, reses berpotensi kehilangan esensinya dan hanya menjadi agenda seremonial yang jauh dari semangat representasi rakyat.
Sebagaimana diketahui, reses merupakan kewajiban anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, bukan sekadar melalui perantara, demi memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Untuk diketahui bahwa Mitra kerja komisi 1 DPR RI meliputi bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi & Informatika, serta Intelijen, mencakup kementerian seperti Kemenhan, Kemenlu, Kemenkomdigi, institusi TNI (AD, AL, AU), BIN, BSSN, Lemhannas, Bakamla, dan lembaga terkait lainnya seperti Dewan Pers, KPI, KIP, LSF, serta kadang termasuk TVRI dan RRI, sesuai penetapan DPR untuk periode 2024-2029.
