RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna, Seluruh Fraksi dan Pemerintah Sepakat

1.802 dilihat

BUANAINDONESIA.CO.ID JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Advertisement

“RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujar Dasco seusai rapat.

Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej juga menyampaikan persetujuan yang sama.

*Pembahasan 397 DIM*

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Pembahasan itu menghasilkan sepuluh pokok pengaturan, antara lain ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan aset, perlindungan hak masyarakat, serta pengelolaan aset yang dirampas secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Salah satu materi utama adalah pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana melalui mekanisme hukum yang tetap melibatkan pengadilan.

*Cakupan Dipersempit*

Dalam pembahasan, cakupan tindak pidana dalam RUU dipersempit dari semula 13 menjadi enam jenis tindak pidana. Anggota Komisi III Rudianto Lallo menyebut penyesuaian itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dengan KUHP sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

Tindak pidana yang menjadi perhatian antara lain narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

RUU ini juga mengatur pengembalian aset kepada korban tindak pidana, khususnya korban penipuan investasi dan investasi bodong.

*Target Pengesahan*

RUU Perampasan Aset sebelumnya ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.

DPR menargetkan RUU ini rampung paling lambat 15 Desember 2026. Namun dengan tercapainya persetujuan tingkat I pada 18 November, proses legislasi kini memasuki tahapan akhir lebih cepat dari target tersebut.

Ketua Komisi III Habiburokhman memberi sinyal pengesahan berpeluang digelar dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026), meski kepastiannya tetap menunggu penjadwalan resmi Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Advertisement