BUANAINDONESIA.CO.ID, BANYUASIN – Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH menyinggung Penyelesaian Sengketa Lahan dan Permasalahan Limbah Pabrik dihadapan para Pimpinan perusahaan perkebunan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. saat Sejumlah Pimpinan Perusahaan menghadiri Ramah Tamah Bupati Banyuasin dengan Pimpinan Perusahaan Perkebunan, di Rumah Dinas Bupati Banyuasin Selasa, (30/10/18).
Selain bersilaturahmi mengenalkan diri sebagai bupati dan wakil bupati yang baru dilantik juga menyampaikan berkaitan dengan visi dan misi Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera Bupati Askolani menyebut persoalan ini akan ditangani dengan serius. Kedepan Pemkab akan membantu menyelesaikan Permasalahan-permasalahan antara masyarakat dan perusahaan baik itu sengketa lahan dan plasma.
“Kami bersama dinas pertanian bersama perusahaan-perusahaan akan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi. Saya berharap kita dapat bersepakat membentuk forum agar kedepannya kita dapat bersama-sama membangun Banyuasin 5 tahun kedepan”, harapnya
Masih dikatakan Bupati, pihaknya ingin keberadaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin terasa agar jika pimpinan perusahaan yang berinvestasi di kabupaten Banyuasin merasa aman, nyaman, dan bisa untung orang banyak. “Dampak untuk masyarakat Banyuasin yang ada di sekitar perusahaan dapat merasakan kesejahteraan akan keberadaan perusahaan tersebut kita saling membutuhkan dan kita saling membantu itulah konsepnya”, tegasnya.
dirinya juga meminta tentang masalah lingkungan akibat limbah pabrik, agar lebih di perhatikan dan masalah sengketa lahan dapat diselesaikan dengan saling berkomunikasi antara masyarakat dan penguasaha. “Misalkan ada sengketa antara masyarakat dan perusahaan tentang lahan bisa kita selesaikan asalkan kita saling berkomunikasi”, tutupnya
Senada dengan Askolani, Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet, SH mengatakan berdasarkan data dari dinas pertanian tercatat Persusahaan perkebunan kelapa sawit 65 Perusahaan dan karet 14 perusahaan juga data rencana pemanfaatan lahan oleh perusahaan yang terdokumentasi sesuai dengan izin lokasi dari HGU yang diberikan sawit Seluas ± 345.745,04 ha dan Karet ± 12.724,02 ha Permasalahan-permasalahan lahan terjadi karena kurangnya transparansi oleh oknum-oknum mewakili pemilik lahan, masalah batas desa yang belum jelas dan tidak tegas dilapangan dll. “Terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap perusahaan yang berdiri seperti sengketa lahan dan masalah limbah”, ungkapnya.
Dikatakan juga , Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, SH menambahkan akan dibentuk forum yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat. “Mudah-mudahan dengan di bentuknya forum ini dapat mensukseskan visi serta misi dari bupati juga wakil bupati dan kami harapkan agar tidak ada lagi konflik atau keluhan dari masyarakat kami sebagai Anggota DPRD kab.Banyuasin sebisa mungkin bersikap netral dan bijak dalam mengambil keputusan”, ucap Irian.
