BUANAINDONESIA.CO.ID BANYUASIN- DPRD Banyuasin Gelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban PJ Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. di Gedung Paripurna DPRD Banyuasin Senin (12/08/34)
Dalam jawabannya, Pj Bupati Banyuasin Muhammad Farid menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah pada RAPBD 2025 masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berkontribusi sekitar 13,29% dari total pendapatan.
Disampaikan M Farid, Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tersebut membuat terbatasnya penyusunan program dan kegiatan. Mengingat sebagian besar dana tranfer pusat banyak bersifat spesifik, yang berarti bahwa penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Pj Bupati juga menyampaikan bahwa belanja daerah pada tahun anggaran 2025 didominasi oleh belanja prioritas, wajib, dan mandatory spending. Hal ini menunjukkan bahwa ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan program-program kreatif sangat terbatas.
Menanggapi pandangan umum Fraksi-frakis sambung PJ Bupati, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RAPBD 2025.
“Kami akan melakukan pembahasan lebih mendalam dengan DPRD setelah peraturan terkait diterbitkan. Saya juga menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk hadir langsung dalam rapat-rapat komisi,” tegasnya.
Lebih lanjut, M Farid berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dengan baik dalam membahas RAPBD 2025.
“Tujuan kita adalah menghasilkan RAPBD yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Banyuasin,” pungkasnya.
