BUANASUMSEL.COM, MUSI RAWAS – Puluhan warga yang tergabung pada Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM)Front Perlawanan Rakyat Reformasi (FPRR) mendatangi kantor Bupati Musi Rawas, Senin, (13/02/17).
Kedatangan mereka untuk meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas mempasilitasi penyelesaian permasalahan tenaga kerja di perusahaan PT Tropik Energi Pandan (TEP) yang dinilai tidak transparan dalam perekrutan tenaga kerja.
Ketua FPRR Ismail mengatakan, setiap perekrutan tenaga kerja di PT TEP dan PT Daya Prima Lestari bersama PT sub connya tidak transparan.Bahkan menurutnya, 14 tenaga security yang telah lulus seleksi di Polres dan mengikuti pendidikan di kantor Diklat Kayu Ara tidak dipekerjakan dengan alasan tidak jelas.
“Diduga masyarakat kena tipu dalam perekrutan security ini, “ katanya Ismail saat dibincangi awak media.
Pihaknya menduga jika PT TEP bersama PT sub connya tidak menaati Perda Nomor 2 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 dan 2 serta pasal 4.
“PT TEP dan PT sub connya diduga telah mengingkari keputusan musyawarah dengan DPRD Mura, pemerintah dan masyarakat pada September 2016 lalu,” Jelasnya.
Dimana hasil musyawarah itu sambung Ismail, Komisi 1 DPRD meminta agar pihak PT TEP memperioritaskan dan memberdayakan masyarakat sekitar dalam merekrut tenaga kerja.
Dalam aksi itu mereka menuntut DPRD Musi Rawas dan Pemkab Musi Rawas memanggil pimpinan PT TEP dan PT Daya Prima Lestari bersama sub connyo. meminta 14 tenaga security yang sudah lulus seleksi dan dididik di Polres untuk segera dipekerjakan.
“Selama mengikuti seleksi dan pendidikan security kami sudah kehilangan pekerjaan alias menjadi pengangguran, untuk itu kami minta konpensasi sejak lulus seleksi sesuai UMR dan UMP. Apabila tuntutan kami tidak dikabulkan, kami mendesak Pemkab Mura agar tegas memberi sanksi kepada PT TEP, PT Daya Prima Lestari bersama sub connya, “Tutupnya.
