PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) gelar rapat paripurna XV di ruang utama Gedung DPRD Sumsel, Kamis 10 Maret 2016. Rapat Paripurna XV dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi. Terhadap penjelasan Gubernur Sumsel tentang 5 (Lima) Raperda Sumsel tahun 2016.
Raperda tersebut dijelaskan Gubernur Sumsel ke DPRD Sumsel, Jumat 4 Maret yang lalu. Adapun Lima raperda tersebut yaitu raperda Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Penyelenggaraan Kepariwisataan, rencana Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau – pulau kecil Sumsel tahun 2016- 2036, Kebun Raya Sriwijaya dan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumsel tahun 2016 – 2036.
Saat pemandangan umum ada Sembilan Fraksi yang menyampaikan, pertama dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindera, PAN, Hanura, NasDem, PKS, Golkar dan PKB menyampaikan pemandangan umum terhadap penjelasan orang nomor satu di Sumsel. Rapat dipimpin oleh Chairul S.Matdiah Partai Demokrat. didamping unsur pimpinan, Yansuri, Partai Golkar, Nopran Marjani dan dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin – Wakil Gubernur H. Ishak Mekki serta anggota DPRD Sumsel dan unsur-unsur lainnya.
Fraksi PDI-Perjuangan, menanggapai masalah raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil di Sumsel tahun 2016-2036
“Kami menilai raperda ini sejatinya sejalan dengan perda tata ruang wilayah untuk itu kami mengharap adanya sinergisitas dalam pembahasan raperda tersebut,”kata Usman Effendi, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel, kamis (10/3).
Fraksi Gerindera, rancangan perda tentang penyelengaaraan kebun Raya Sriwijaya. “ Sudah saatnya Sumsel memiliki Kebun Raya untuk tempat riset perkembangan ilmu pengetahuan sumber hayati di Sumsel,”kata Solehan Ismail, saat menyampaikan pemandangan umum.
Selanjutnya, Fraksi Gerindera mendukung pembentukan perda ini. “Saran agar didalam pengaturannya dapat mengoptimalkan fungsi kebun raya sebagai pemanfaatan Ekologi, ekonomi dan sosial budaya,”ujarnya.
Fraksi PAN DPRD Sumsel menyatakan menyetujui 5 raperda yang diajukan Pemerintah Sumsel “Fraksi PAN setuju untuk dibahas di Pansus,”kata Rusdi Tahar saat menyampaikan pemandangan umumnya.
Selanjutnya, Fraksi PAN mendesak Gubernur untuk menyelesaikan konflik antara PTPN 7 Cinta Manis dan Petani Penesak Ogan Ilir, serta mengawal terselesaikannya konflik lahan di wilayah perbatasan yang banyak dikuasai oleh perusahaan tanpa izin dengan menggunakan oknum-oknum preman dan aparat.
Fraksi Hanura menyambut baik terhadap raperda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan “Kami sangat mendukung upaya pemerintah untuk sumsel untuk bersama-sama pencegahan dan penanggulangan dan pemulihan akibat kebakaran hutan dan lahan,”kata Aslam Hahrom, saat menyampaikan pemandangan umumnya.
Fraksi NasDem menanggapi masalah raperda yang sama dengan Fraksi Hanura, perlu payung hukum ditingkat daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut.
“Perlu payung hukum yang jelas, serta ada kesadaran antar semua instansi terkait dan masyarakat serta penegakan hukum yang tegas,”ujar Meilinda saat membacakan pemandangan umumnya.
Fraksi PKS, pada intinya sepakat dengan raperda yang diajukan Pemerintah Sumsel “Semuanya sepakat.Namun di sisi lain Fraksi PKS minta Pemerintah untuk memperjuangkan harga komoditi pertanian dihargai yang seimbang. Bukan seperti sekarang ini, sebagian masyarakat desa krisis ekonomi disebabkan turunnya komidit pertanian,”ujar Ridwan penyampai pemandangan umum Fraksi PKS.
Selain itu, Dia menambahkan semakin dasyatnya ancaman degradasi moral seperti Lesby, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT), pergaulan bebas penyalahgunaan obat-obatan dan lain-lain
“Fraksi PKS mengajak untuk lebih dapat memperhatikan pembangunan moral generasi muda sumsel melalui penguatan peran keluarga,”ujarnya.
Selanjutnya, Fraksi Golkar sangat mendukung dengan rencana diterbitkanya perda tentang Penyelenggara Kepariwisataan “Sumsel diakhir-akhir ini mulai menunjukan gairahnya tentang kunjungan Wisman maupun wisata lokal, untuk itu perlu obyek-obyek wisata di Sumsel dikelola secara maksimal,”kata Meriadi, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyikapi terhadap 5 (lima) raperda diperlukan adanya sinergi antara eksekutif dengan legislatif dalam proses pembahasan sebagai representasi kinerja dan fungsi masing-masing lembaga.
“Kami mengharapkan dengan ada sinergi, sehingga hasilnya benar-benar mampu mengejawantahkan kaidah-kaidah normatif, akomodatif terhadap permasalahan yang menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan teraplikasi secara nyata,”kata Nilawati saat menyampaikan pandangan umumnya. (Advetorial)
