Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menggelar rapat membahas penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumsel dengan tema ‘pembahasan rencana kerja tahun 2015’ di ruang rapat Sekda Sumsel, Jumat (3/7).
Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengatakan, masalah kemiskinan bukanlah hal yang baru. Persoalan kemiskinan ini terus diupayakan untuk ditekan atau diminimalisir.
“Penurunan angka kemiskinan di Sumsel dinilai agak lamban. Maka dari itu kita akan mengevaluasi agar kedepan kita benar-benar fokus dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemprov, pemkab, dan pemkot,” ungkap Wagub.
Menurut dia, tugas menangani kemiskinan ini adalah tugas bersama, tidak hanya pemerintah namun seluruh elemen yang ada maupun masyarakat.
“Saya mengharapkan pokja yang ada dapat memiliki data yang lengkap tentang kemiskinan ini, seperti dimana tempatnya atau daerahnya, jumlahnya,” ujarnya.
Kemudian, kata Wagub, pihaknya harus menyampaikan dan berkoordinasi dengan pemkab/pemkot karena pemerintah itu yang mempunyai daerah. Disamping itu, kabupaten/kota juga harus membuat anggaran khusus dalam penanggulangan kemiskinan.
“Pemprov Sumsel juga membantu membuat program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. Melalui pokja ini angka kemiskinan dapat berkurang secara signifikan,” harap Wagub.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel yang juga selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sumsel, DR Ekowati Retnaningsih mengatakan, strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2010 yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
“Ini yang menjadi acuan kita dalam menjalankan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” tukasnya (ADV)
