JAKARTA, buanaindonesia.com– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menunjuk mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri dari jabatan Mendag per 31 Januari 2013.
“Saya berikan kepercayaan kepada Lutfi untuk mengemban tugas, melanjutkan apa yang dilaksanakan Gita agar perdagangan dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Gita Wirjawan, dan Lutfi. Presiden mengatakan, Lutfi telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada dua hari lalu. Dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut, Presiden menilai mantan duta besar Indonesia untuk Jepang merangkap Mikronesia itu cakap dan mampu menggantikan Gita sebagai Mendag.
Presiden juga mengatakan bahwa Lutfi bukan orang baru dalam pemerintahan. “Lutfi sudah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemerintahan yang saya pimpin mulai dari tugas sebagai kepala BKPM, mengalakkan investasi yang mendorong perekonomian Indonesia,” katanya.
Selain itu, menurut Presiden, Lutfi ikut memajukan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang selama dia menjabat dubes. Adapun Jepang, katanya, merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. “Kerjasama ekonomi Indonesia Jepang kuat dalam investasi dan perdagangan,” ucapnya.
Untuk diketahui, Lutfi juga pernah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dan merupakan lulusan Program in Economic Purdue University, West Lafayette, Indiana, AS (1992); dan Finance for Nonfinancial Managers New York University, AS (1992). (ES) Selanjutnya, Presiden akan melantik Lutfi sebagai Mendag pada Jumat (14/2/2014) mendatang.
Kendati baru dilantik Jumat nanti, Presiden mempersilahkan Lutfi dan Gita serah terima tugas. Seperti diberitakan sebelumnya, Gita menyatakan alasannya mundur sebagai Mendag karena ingin fokus menjalani konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia juga mengaku tak mau memiliki konflik kepentingan jika harus menjalani konvensi, tetapi tetap menjadi seorang menteri. (kps)
