PALEMBANG, Buanaindonesia.com- Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak, biaya bukan tambah lebih murah. Namun tambah membengkak. Awalnya dianggarkan Rp 4 Trilliun kini menjadi Rp 7 T, sehingga DPR RI Komisi II minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BPK. Selengkapnya
Advertisement
