BUANAINDONESIA.CO.ID, SUMSEL- Sesuai denga Peraturan Pemerintah Ripublik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah. Pasal 39 ayat 1, pengganti pimpinan yang berhenti berasal dari Partai yang sama dengan pimpinan yang berhenti. Dilanjutkan calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
“Kalau di Sumsel, Pimpinan DPRD dari Partai PDI Perjuangan, menunjuk Uzer Effendi sebagai Plt ketua sembari menunggu ketua definitif dari partai, mekanisme ini sudah benar, menunjuk dari partai yang sama, yang menjadi permasalahan sekarang, sejak ketua mengundurkan diri, 12 Februari 2018 lalu untuk mencalonkan diri menjadi Wakil Gubernur Sumsel sampai sekarang belum defenitif,”Kata Ade Indra Chaniago. Pengamat politik dan juga Dosen STISIPOL Candradimuka Palembang. Saat dimintai tanggapan terkait Jabatan Plt DPRD Sumel. Senin 6 Agustus 2018
Menurut Alumi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, PDI Perjuagan harus segera menyiapkan kadernya untuk dijadikan ketua defenitif.
“Jangan mengulur-ulur waktu, ini sudah masuk bulan ke-6, sejak Giri mengundurkan diri, akan berkaitan dengan produk yang dihasilkan, sah sesuai dengan aturan, saya yakin partai lain akan gerah kalau tidak segera defenitif,”ujarnya.
Dikatakan, “Saya yakin, partai lain tidak akan mempermasalahkan, siapa orangnya yang penting, jabatan ketua pimpinan defenitif. Sehingga aturan yang dilkeluarkan tidak menabrak aturan,”jelasnya
Dijelaskan, Nopran Marjani, Wakil DPRD Sumsel, juga mengundurkan diri waktu yang sama untuk maju di pilkada Lahat. Sekarang Partainya sudah menunjuk Kartika Sandra Desi
“Kalau tidak salah sebulan yang lalu, sekarang sudah defenitif unsur pimpinan dari Partai Gerindra, ada apa dengan partai PDI-P, apa sengaja menghambat?, ”
Sementara itu, Eddy Rianto, ketua Fraksi NasDem DPRD Sumsel dan juga anggota badan anggaran
“Posisi ketua itu milik Partai PDI-P, anggota DPRD Sumsel berharap segera mempunyai pimpinan defenitif. Sekarang ini banyak agenda strategis yang harus di selesaikan, membahas masalah anggaran, KUPA, dan PPAS-P APBD Perubahan tahun 2018,”kata Eddy Rianto. Senin 6 Agustus 2018
Ditegaskan “Kalau ketua DPRD Sumsel belum defenitif saya tidak mau dilibatkan dalam pembahasan anggaran, kalau dipaksakan akan berkaitan dengan legalitas produk yang dihasilkan, ”pungkasnya.
