BUANAINDONESIA.CO.ID, GARUT – Pemerintah Kabupaten Garut semakin menegaskan pentingnya transformasi komunikasi publik di era digital. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, mendorong seluruh jajaran humas di lingkungan SKPD untuk lebih proaktif dalam merespons berbagai keluhan dan isu yang berkembang di media sosial.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Garut Government Public Relations (GGPR): In House Training yang diikuti oleh perwakilan humas dari SKPD, kecamatan, desa/kelurahan, hingga UPT se-Kabupaten Garut. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda), Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Putri menegaskan bahwa media sosial kini menjadi salah satu indikator utama bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, kehadiran aktif dan responsif dari setiap perangkat daerah dinilai sangat krusial.
Ia mengungkapkan, kurangnya interaksi dan penyampaian informasi dari instansi pemerintah seringkali memicu munculnya persepsi negatif. Karena itu, komunikasi yang terbuka, cepat, dan interaktif harus menjadi budaya baru dalam pelayanan publik.
Menurutnya, peran humas tidak lagi sebatas menyampaikan informasi formal, tetapi juga harus mampu membangun dialog, memberikan klarifikasi, serta merespons dinamika isu secara tepat waktu.
“Seluruh perangkat daerah harus terlibat aktif, tidak hanya pimpinan saja, agar narasi yang dibangun tetap positif dan informatif,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan GGPR bertujuan untuk menyatukan persepsi dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang kolaboratif dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan. Hal ini penting agar publik memahami bahwa proses pembangunan merupakan hasil sinergi berbagai pihak.
Agus juga menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Diskominfo dalam meningkatkan kapasitas SDM kehumasan. Saat ini, program GGPR telah memasuki sesi ketujuh dan akan terus dikembangkan dengan materi yang lebih praktis dan aplikatif.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan dalam mengidentifikasi dan memetakan isu strategis secara rutin. Ke depan, pihaknya akan mendorong setiap instansi untuk menghasilkan konten yang lebih terarah, relevan, serta mampu menjawab kebutuhan informasi publik secara komprehensif.
