DPRD Sumsel Dapil 8 Serap Aspirasi Tahap I Tahun 2022

6.851 dilihat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Daerah Pemilihan (Dapil) VIII (Delapan) yang meliputi, Mura, Muratara dan Lubuk Linggau. Reses Tahap I, berlangsung dari tanggal 20– 27 Maret 2022.

Koordiantor Reses H Toyeb Rakembang – PAN , mengatakan Reses Tahap I DPRD Sumsel Dapil VIII mengadakan pertemuan dengan masyarakat daerah pemilihan di Desa Nawang Sari, Kecamatan Tugumulyo, Desa Triwi Katon, Desa Mataram, Desa Kali Bening Kecamatan Tugumulyo, Kelurahan Srikaton, Desa Tegal Rejo, Kabupaten Musi Rawas, di Kelurahan Jawa Kanan SS, Kelurahan Wira Karya, Kelurahan Dempo, Kelurahan Cerema Taba,Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kelurahan Jawa Kiri Kecamatan Lubuklinggau Selatan, Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Linggau Timur II, Kota Lubuklinggau.

Advertisement

Dikatakan Anggota DPRD Sumsel Dapil 8, “Rita Suryani – Partai PDI-P, H. Novian Fauzi, S.H. – NasDem, H.M.Subhan- PKS, H.Hasbi Assidiqie, S.Sos, M.M- Golkar, Drs. H.A.Gani Subit, M.M-Demokrat dan terakhir saya sendiri H.Toyeb, S.Ag. – PAN,”jelasnya

Dikatakan saat reses banyak menerima aspirasi masyarakat yang meliputi beberapa hal seperti pembangunan, pendidikan dan UMKM.

Masih kata H.Toyeb, Banyak berbagai permasalahan dan kendala dari warga, aspirasi yang disampaikan hampir sama tahun lalu. Salah satu di antaranya yakni, permasalahan umum terkait dengan pembangunan dan perbaikan Infrastruktur.

“Infrastruktur jalan banyak yang rusak, selain aspal yang mengelupas, jalan juga banyak yang berlubang. Beberapa ruas jalan juga rusak, salah satunya disebabkan karena pergeseran tanah sehingga menyebabkan jalan aspal retak dan juga terlalu sering dilewati kendaraan dengan beban melebihi tonase,” jelasnya

Selanjutnya, masih banyak aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh pak Purwanto warga Desa Nawangsasi, mengusulkan perbaikan lokal SD di Desa Nawangsasi agar bisa digunakan untuk rumah tahfidz quran.

“Untuk Perbaikan SD dan SMP itu bukan kewenangan DPRD Provinsi, itu kewenangan pemerintah kabupaten tapi karena ini adalah aspirasi masyarakat tentunya kami akan membantu supaya dapat terealisasi,” (ADV)

Advertisement