DPRD Sumsel Dapil I Palembang Reses Tahap III Serap Aspirasi Warga

4.311 dibaca

Isu  tenaga kerja asing (TKA)  mendapat sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil I Kota Palembang. Yang meliputi wilayah Seberang Ulu I, Kertapi, Seberang Ulu II, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I dan Ilir Barat II.
DPRD Sumsel Dapil I mengecek dan menanyakan keberadaan tenaga kerja asing di pabrik karet PT Hok Tong Plaju, Palembang.

Pertanyaan ini diajukan langsung ke pihak PT Hok Tong saat anggota Dapil I berkunjung dalam rangka reses tahap III, yang agenda dari tanggl 10 – 15 Desember  2018.


Koordinator Hj RA Anita Noeringhati, SH, MH – Partai Golkar,  Anggota  DPRD Sumsel Dapil I Palembang. H.Chairul S. Matdiah, SH., MH,Kes, – Partai Demokrat,   Usman Effendi, SH. M.Hum, PDI Perjuangan,  Ir. H.Sujarwoto,  Gerindera, H.Kartak, Sas, SE – Partai Kebangkitan Bangsa dan Mgs. Syaiful Fadli, ST – Partai Keadilan Sejahtera.

“Maksud kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekitar. Tadi dikatakan ada 387 tenaga kerja, kami ingin menanyakan persentase jumlah tenaga kerja asing dan jaminan kesehatan dari BPJS di perusahaan warga  minta pihak Hok Tong membantu pembuatan drainase,” kata Kartak  Senin 10 Desember 2018.

Sementara Sujarwoto menanyakan soal SPSI, gaji karyawan apakah sudah sesuai standar di Palembang, dan pengamanan untuk para pekerja. Sedangkan Usman Effendi meminta agar dana CSR  PT Hok Tong  dapat juga dipergunakan membantu para petani karet untuk pendampingan dan pelatihan agar para petani karet tersebut dapat mengetahui bagaimana kualitas karet yang baik.

Menanggapi pertanyaan ini, Hendra  Wahyudi dari pihak PT Hok Tong menjelaskan, hanya ada satu tenaga kerja asing di perusahaan itu. Untuk upah karyawan, Rp2.740.000 yang terendah, dan semua karyawan sudah dapat BPJS.

“Masalah CSR dan drainase, kita akan masukkan,” kata Hendra.

Sementara itu, juga melakukan reses ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Selasa (11/12). RA Anita Noeringhati mengatakan, melihat masih banyak masyarakat sulit berobat di puskemas dan rumah sakit.

“Kami sudah dulu membuat peraturan daerah berobat gratis, hanya menggunakan KTP bisa berobat tapi dengan transfer ke BPJS, jangankan masyaraat tidak ada kartu  masyarakat ada kartu jika  lambat membayar iuran tidak dapat pelayanan,” katanya.

Selain itu masalah obat BPJS juga terbatas diberikan kepada masyarakat juga menjadi keluhan masyarakat.

“Penduduk Sumsel sekitar 7,8 juta jiwa berapa transpormasi masyarakat Sumsel masuk ke BPJS kesehatan maupun ke BPJS yang ada di askes, kami ingin minta penjelasannya,” katanya sembari meminta pihak BPJS jangan mempersulit pelayanan kesehatannya kepada masyarakat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Andi Ashar menjelaskan sesuai dengan perpres  82 tahu 2018 tentang jaminan kesehatan, sejak 2019 awal tidak berlaku lagi program berobat gratis di Sumsel dan semuanya harus  berintragrasi ke BPJS Kesehatan.


Menurutnya  Sumsel mendapatkan quota BPJS dari APBN di lima kabupaten di Sumsel  Palembang, Muba, Banyuasin, Ogan Komering Ilir , Ogan Iir

Soal klaim belum di bayar  kepada pihak rumah sakit, menurutnya karena pihak rumah sakit belum lengkap adminstrasi klaim pembayarannya.

Terkait obat mereka berpatolam standar obat di BPJS, dan mereka mengaku ada 34 relawan di Rumah Sakit  dan masih kurang tenaga untuk menjelaskan masyarakat mengenai pelayanan BPJS di rumah sakit.

Sedangkan Mgs Syaiful Padli  akan menindalanjuti pertemuan dengan BPJS Kesehatan cabang Palembang terkait implementasi perpres  82 tahu 2018 tentang jaminan kesehatan

“Kita akan  menemui Kemenkes RI dan BPJS pusat,“ katanya. (ADV)